KONTAN.CO.ID - Pemerintah terus mengembangkan berbagai skema pembiayaan alternatif untuk mempercepat pembangunan infrastruktur nasional. Menurut Direktur Program Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Rainier Haryanto, salah satu yang terus dikembangkan adalah skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Menurutnya, dengan skema ini maka pemerintah akan menawarkan kerjasama dengan badan usaha BUMN maupun swasta lewat beberapa insentif dan metode, seperti penjaminan pemerintah, dengan pengembalian investasi melalui tarif, melalui dukungan sebagian pembiayaan (viability gap fund) dan pengembalian melalui availability payment.

Selain itu, menurut Rainier, pemerintah juga mengembangkan pembiayaan investasi non APBN atau PINA. Skema PINA memungkinkan pemerintah memanfaatkan pembiayaan dari dana jangka panjang, seperti dana pensiun, BPJS Ketenagakerjaan maupun PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk membangun proyek infrastruktur.

Untuk skema PINA, sejumlah proyek Waskita Toll Road bisa menjadi role model. Sedangkan untuk pembiayaan KPBU dengan skema availability payment, proyek Palapa Ring, menurut pemerintah dinyatakan sukses. "Proyek ini kami bilang sukses karena badan usaha sudah teken perjanjian kerjasama dan sedang membangun jaringan broadband dari barat ke timur, kata Rainier kepada KONTAN, Selasa (29/8).

Sedangkan proyek yang menggunakan skema KPBU yang sukses menggunakan viability gap fund ( VGF) juga ada beberapa proyek. Yakni jalan tol Manado-Bitung, jalan tol Umbulan serta PLTU Batang.

Ke depan, Rainier bilang pemerintah akan mendorong beberapa proyek strategis nasional untuk ditawarkan dalam skema KPBU. Antara lain proyek hub internasional di Kuala Tanjung, proyek air limbah Jakarta, dan proyek SPAM Semarang Barat.

Belum optimal

Namun ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira bilang, skema alternatif pembiayaan infrastruktur yang ditawarkan pemerintah belum optimal. Hal ini karena perkembangan investasi untuk skema-skema tersebut tergolong lambat.

Skema pembagian porsi antara BUMN dan swasta terlihat belum cukup menarik lebih banyak peran swasta. Ia bilang pemerintah semestinya menyediakan porsi lebih untuk proyek komersial bagi swasta. "Belum efektif karena bisa dilihat dari keterlibatan swasta yang belum banyak masuk di sektor infrastruktur," katanya, Selasa (29/8).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie