KONTAN.CO.ID - Pemerintah menganggarkan pinjaman luar negeri sebesar negatif Rp 18,62 triliun. Jumlah itu merupakan bagian dari pembiayaan utang untuk menutup defisit anggaran yang dipatok dalam RAPBN 2018 sebesar Rp 325,9 triliun atau 2,19% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Dalam RAPBN 2018, pinjaman luar negeri bersifat negatif. Sebab, pemerintah lebih banyak membayar pokok pinjaman dibanding menarik pinjaman baru. Dari jumlah pinjaman luar negeri tersebut, terdiri dari penarikan pinjaman luar negeri bruto sebesar Rp 51,46 triliun. Selain itu, pinjaman luar negeri tersebut juga terdiri dari pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri sebesar Rp 70,08 triliun. Direktur Jenderal (Dirjen) Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemkeu) Robert Pakpahan mengatakan, dari anggaran penarikan pinjaman luar negeri bruto sebesar Rp 51,46 triliun, yang Rp 27,21 triliun diantaranya merupakan pinjaman kegiatan kementerian atau lembaga (K/L). Ia menyebut, ada lima K/L yang menjadi pengguna terbesar pinjaman luar negeri. "Pertama, untuk alutsista (alat utama sistem persenjataan) sebesar Rp 11,7 triliun untuk Kementerian Pertahanan," papar Robert saat rapat kerja antara pemerintah dengan Komisi XI di Gedung DPR, Senin (9/11). Kedua, untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPera) sebesar Rp 6,4 triliun. Ketiga untuk Kepolisian RI sebesar Rp 3,3 triliun. Keempat untuk Kementerian Perhubungan Rp 2,4 triliun. Kelima, untuk Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi sebesar Rp 1,5 triliun.
Alutsista merupakan sumber utang paling jumbo
KONTAN.CO.ID - Pemerintah menganggarkan pinjaman luar negeri sebesar negatif Rp 18,62 triliun. Jumlah itu merupakan bagian dari pembiayaan utang untuk menutup defisit anggaran yang dipatok dalam RAPBN 2018 sebesar Rp 325,9 triliun atau 2,19% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Dalam RAPBN 2018, pinjaman luar negeri bersifat negatif. Sebab, pemerintah lebih banyak membayar pokok pinjaman dibanding menarik pinjaman baru. Dari jumlah pinjaman luar negeri tersebut, terdiri dari penarikan pinjaman luar negeri bruto sebesar Rp 51,46 triliun. Selain itu, pinjaman luar negeri tersebut juga terdiri dari pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri sebesar Rp 70,08 triliun. Direktur Jenderal (Dirjen) Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemkeu) Robert Pakpahan mengatakan, dari anggaran penarikan pinjaman luar negeri bruto sebesar Rp 51,46 triliun, yang Rp 27,21 triliun diantaranya merupakan pinjaman kegiatan kementerian atau lembaga (K/L). Ia menyebut, ada lima K/L yang menjadi pengguna terbesar pinjaman luar negeri. "Pertama, untuk alutsista (alat utama sistem persenjataan) sebesar Rp 11,7 triliun untuk Kementerian Pertahanan," papar Robert saat rapat kerja antara pemerintah dengan Komisi XI di Gedung DPR, Senin (9/11). Kedua, untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPera) sebesar Rp 6,4 triliun. Ketiga untuk Kepolisian RI sebesar Rp 3,3 triliun. Keempat untuk Kementerian Perhubungan Rp 2,4 triliun. Kelima, untuk Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi sebesar Rp 1,5 triliun.
