KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Langkah PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN mengamankan tambahan pasokan batubara berkalori di atas 4.500 hingga akhir tahun 2026 dinilai penting demi mengantisipasi terulangnya pemadaman listrik bergilir sekaligus memperkuat Hari Operasi (HOP) pembangkit milik negara. Ketua Indonesian Mining and Energy Forum (IMEF), Singgih Widagdo menilai kepastian pasokan ini sangat mendesak demi keandalan kelistrikan nasional. "Tentu sangat tepat jika Pemerintah (ESDM) memperkuat pasokan batubara spesifikasi medium rank coal agar Hari Operasi (HOP) PLN menjadi aman untuk keandalan kelistrikan nasional. Penambahan pasokan ini sangat penting sebelum PLN melakukan Retrofit PLTU batubara, yang tentu membutuhkan biaya dan waktu," ujarnya kepada Kontan.co.id, Senin (6/7/2026).
Singgih juga menepis anggapan adanya celah pengawasan dalam kewajiban pasar domestik atau
Domestic Market Obligation (DMO) batubara sebagai pemicu krisis pasokan belakangan ini.
Baca Juga: PLN Perlu Perkuat Manajemen Stok Batubara dan Ketatkan Pengawasan DMO Menurutnya, seretnya pasokan ke PLN disebabkan oleh irisan kendala teknis dan dinamika geopolitik global. Keterlambatan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) serta pecahnya konflik Timur Tengah terbukti mengerek biaya produksi batubara di tingkat hulu secara signifikan. "Masalahnya bukan akibat celah dalam pengawasan DMO. Tapi krisis sebelumnya atau akhir-akhir ini memang akibat irisan berbagai masalah sejak dari keterlambantan persetujuan RKAB, Perang Israel ke Iran yang mengakibatkan harga energi meningkat tajam yang seterusnya menaikkan biaya produksi batubara per tonnya, juga harus diakui bahwa cadangan batubara medium sebatas 4,5 milyar ton dari total cadangan 31,9 iton," paparnya. Sebagai solusi jangka panjang, Singgih merekomendasikan pemerintah untuk segera merevisi formula harga DMO yang dinilai sudah tidak relevan karena belum pernah diubah selama delapan tahun terakhir. Dia bilang, penyesuaian harga pada level keekonomian yang adil dinilai krusial agar para produsen emas hitam tidak merugi ketika mendahulukan kebutuhan PLN daripada mengejar keuntungan besar dari pasar ekspor. Mengingat sebagian besar cadangan merupakan batubara kualitas rendah (low rank coal), pemanfaatan teknologi pencampuran juga harus dioptimalkan. Singgih menyarankan agar penalti ketat diterapkan secara adil bagi emiten yang mangkir.
Baca Juga: PLN Bakal Dapat Tambahan Pasokan Batubara hingga 3 Juta Ton per Bulan Sampai Desember "Setelah revisi harga tidak merugikan pemasok dan penerapan harus fair untuk semua perusahaan. Langkah punishment harus dilakukan jika pemenuhan DMO tidak dilakukan. Bahkan sampai pelarangan ekspor (skala korporasi) dan bukan penutupan ekspor nasional," pungkasnya. Diberitakan sebelumnya, guna mengantisipasi terulangnya pemadaman bergilir, PLN mengamankan tambahan pasokan batubara kalori menengah ke atas hingga akhir tahun ini. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengungkapkan, penambahan pasokan ini merupakan langkah korektif bersama Kementerian ESDM atas menyusutnya produksi batubara kalori tinggi. Lewat penugasan khusus, PLN mendapat tambahan batubara kalori 4.500 ke atas di luar kontrak yang ada. "Ini sebesar 1,8 juta ton on top dari
existing supply untuk bulan Juli, dan 3 juta ton per bulan dari bulan Agustus sampai bulan Desember. Sehingga di sini ada penambahan kapasitas daya mampu pasok sebesar 5 GW di atas 35,9 GW, yang tentu saja ini membuat sistem pelistikan di Pulau Jawa menjadi jauh lebih andal lagi," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR RI, Jakarta, Kamis (2/7/2026). Darmawan mengungkapkan, tambahan pasokan ini diklaim mampu mendongkrak keandalan sistem kelistrikan di Pulau Jawa secara signifikan setelah sempat mengalami kendala.
Baca Juga: Komisi XII Minta Persoalan Batubara dan Pembangkit PLN Dilihat Secara Komprehensif Dia menyebut, pasokan ekstra ini menjadi solusi instan bagi PLN untuk menyelesaikan persoalan pemadaman bergilir yang sempat dikeluhkan oleh masyarakat dan pelaku industri. "Ini tentu saja membuat sistem di Jawa ini yang tadinya memang kami mengakui adanya pemadaman bergilir ini sistemnya langsung meningkat menjadi jauh lebih andal," ungkapnya.
Darmawan menjelaskan, penurunan produksi batubara kalori menengah dan tinggi secara nasional sempat menjadi tantangan bagi pasokan pembangkit. Namun, berkat koordinasi intensif dengan Kementerian ESDM, Dirjen Ketenagalistrikan, serta Dirjen Minerba, kendala penyediaan energi primer ini akhirnya berhasil terkoreksi melalui mekanisme penugasan kontrak baru.
Baca Juga: Pasokan Batubara Mengalir, PLN Klaim Sistem Kelistrikan Jawa Mulai Berangsur Pulih "Kami memberikan apresiasi luar biasa karena untuk bulan Juli ini alokasi penugasan dan kontrak yang sudah kami tindak lanjuti berjalan dengan baik kemudian diikuti juga dengan penugasan untuk bulan Agustus, September, Oktober, November, sampai bulan Desember," tandasnya. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News