KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ambisi Indonesia menjadi penentu harga komoditas global menghadapi tantangan besar. Bursa komoditas baru yang ditargetkan mulai beroperasi tahun 2027 dinilai sulit menandingi bursa yang sudah memiliki likuiditas, transparansi, dan basis investor internasional yang kuat. Presiden Prabowo Subianto mendorong pembentukan bursa tersebut sebagai bagian dari upaya memperbesar kendali Indonesia atas perdagangan sumber daya alam.
Indonesia merupakan produsen dan eksportir utama sejumlah komoditas, termasuk minyak sawit, nikel, batubara, tembaga, dan bauksit.
Baca Juga: Indonesia Mau Jadi Penentu Harga Komoditas Global, Tapi Ada Risiko Besar Mengadang Prabowo sebelumnya menegaskan Indonesia tidak ingin menjual komoditasnya dengan harga terlalu murah. Pemerintah juga menyatakan transaksi komoditas terkait nantinya wajib dilakukan melalui bursa tersebut. Namun, kewajiban perdagangan justru dinilai dapat menjadi bumerang jika harga yang terbentuk tidak kompetitif. Pembeli berpotensi mencari pemasok atau produk alternatif, sementara investor dapat menunda penanaman modal hingga aturan dan mekanisme bursa lebih jelas. "Upaya menetapkan harga komoditas global justru berpotensi menjadi bumerang," kata Ian Hiscock, principal Energy Shift Institute. Risiko tersebut terlihat dari pasar nikel dan batubara. Jika harga yang terbentuk di Indonesia jauh di atas harga pasar lain, pembeli dapat mempercepat diversifikasi pasokan.
Baca Juga: Permintaan Masih Tinggi, Harga CPO Global Terus Mendaki Pada nikel, kondisi itu bahkan berpotensi mendorong penggunaan teknologi baterai yang mengurangi ketergantungan pada nikel. Di pasar batubara, tekanan diversifikasi sudah terlihat. China dan India, dua pembeli utama batubara Indonesia, mulai memperluas sumber pasokan ke Mongolia, Rusia, dan Afrika Selatan. Tantangan lebih besar terlihat di pasar minyak sawit. Meski Indonesia merupakan produsen dan eksportir sawit terbesar dunia, bursa sawit Indonesia belum mampu menandingi dominasi Bursa Malaysia dalam pembentukan harga global. Pada 2025, kontrak berjangka CPO di Bursa Malaysia Derivatives mencapai 19,62 juta kontrak atau setara 490,43 juta ton CPO. Sementara itu, perdagangan kontrak berjangka CPO di Indonesia hanya mencapai 30.341 lot atau sekitar 151.705 ton. Perbedaan volume tersebut menunjukkan bahwa besarnya produksi belum otomatis membuat sebuah bursa menjadi acuan harga global. Likuiditas, transparansi, kepastian hukum, serta partisipasi investor asing menjadi faktor penting dalam membangun kredibilitas pasar.
Baca Juga: Harga Komoditas Energi Kompak Turun, Merespons Potensi Kesepakatan AS-Iran Karena itu, bursa baru Indonesia berisiko hanya menjadi lapisan administratif domestik jika kewajiban transaksi tidak diikuti mekanisme pembentukan harga yang dipercaya pelaku pasar internasional. Di sisi lain, keberhasilan bursa juga tidak bisa dibangun secara instan. Indonesia perlu menarik pelaku perdagangan dan investor global agar volume transaksi cukup besar untuk menciptakan
price discovery yang kredibel. Dengan demikian, tantangan utama Indonesia bukan sekadar membangun bursa, melainkan menciptakan pasar yang cukup likuid dan transparan sehingga pelaku global secara sukarela menjadikannya rujukan harga komoditas. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
