KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Umum Perhimpunan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) Mansuetus Darto menilai ambisi Presiden RI Prabowo Subianto untuk menjadikan Indonesia sebagai penentu harga sawit dunia masih belum realistis.

Menurut Darto, Indonesia saat ini belum memiliki ekosistem perdagangan global yang memadai untuk menentukan harga crude palm oil (CPO) dunia. Meski Indonesia merupakan produsen sawit terbesar dunia, posisi tersebut dinilai belum cukup untuk menguasai mekanisme penetapan harga global.

Darto menjelaskan, selama ini Indonesia masih berperan sebagai producer power yang fokus pada produksi dan ekspansi lahan sawit. Sementara itu, infrastruktur perdagangan, sistem keuangan, hingga ekosistem pasar dinilai belum siap untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat penentuan harga komoditas internasional.

BNI Menanggapi Aksi Demonstrasi di Pematang Siantar

“Indonesia tidak seperti Singapura. Di sana semua bank berkumpul, ekosistem keuangannya hidup, infrastruktur trading lengkap, hukum dipercaya dan tidak berubah-ubah, serta korupsi minim. Lingkungan seperti itu yang cocok bagi trading skala dunia,” ujarnya kepada Kontan, Minggu (24/5/2026).

Baca Juga: Harga TBS Sawit Anjlok hingga Rp 1.500 per Kg, Petani Mulai Panik

Ia menambahkan, perdagangan sawit global bergerak sangat dinamis dengan perubahan harga yang dapat terjadi setiap menit. Oleh sebab itu, penentuan harga komoditas dunia membutuhkan pengalaman panjang, kredibilitas, serta tingkat kepercayaan tinggi dari pelaku perdagangan internasional.

Menurut Darto, lembaga baru yang digagas pemerintah seperti PT Danantara Sumberdaya Indonesia atau DSI juga dinilai belum memiliki rekam jejak maupun sertifikasi global yang cukup untuk mendapatkan kepercayaan dari trader internasional.

“DSI sulit dipercaya global karena kontrol politik kuat, minim transparansi, dan ekosistem global belum mengenalnya,” katanya.

Darto juga mengkhawatirkan dampak kebijakan tersebut terhadap petani sawit. Ia menyebut harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani saat ini sudah mengalami penurunan hingga berada pada kisaran Rp 1.500–Rp 2.500 per kilogram.

“Hanya hitung ambil cuan, salah strategi, tapi dampaknya merembet ke bawah karena ekosistem sawit saling terkait,” ujarnya.

Baca Juga: Jababeka (KIJA) Kantongi Pinjaman Rp 1,2 Triliun dari BRI, Ekspansi Kawasan Kendal

Dalam catatan Kontan, dorongan pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai penentu harga sawit dunia berkaitan dengan dugaan praktik under invoicing ekspor sawit. Praktik tersebut diduga menyebabkan nilai ekspor sawit Indonesia tercatat lebih rendah dibandingkan data impor negara tujuan.

Sebelumnya, dalam pidato pada Rapat Paripurna DPR RI terkait KEM dan PPKF RAPBN 2027 pada Rabu (20/5), Presiden Prabowo menyoroti adanya dugaan pelaporan nilai ekspor yang lebih rendah dari seharusnya. Bahkan, menurut dia, terdapat hingga 50% nilai ekspor yang tidak dilaporkan sebagaimana mestinya.

“Kita produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Tapi harga kelapa sawit ditentukan di negara lain. Ini tidak boleh terjadi lagi,” kata Prabowo.

Prabowo menegaskan pemerintah ingin Indonesia menentukan harga sawit sendiri. “Kalau mereka tidak mau beli pakai harga kita ya tidak usah beli. Kita pakai kelapa sawit kita sendiri,” tegasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News