JAKARTA. Permasalahan demi permasalahan yang mewarnai pembangunan proyek Pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olah Raga Nasional Hambalang terus terungkap. Setelah beberapa waktu lalu, permasalahan korupsi dalam pelaksanaan proyek tersebut terungkap dan membawa sejumlah petinggi Partai Demokrat ke pesakitan, kali ini permasalahan cacat administrasi dalam pembangunan proyek tersebut juga mengemuka.

Pramono Anung, Sekretaris Kabinet mengatakan, dalam Rapat Terbatas tentang Proyek Hambalang yang digelar di Kantor Presiden Rabu (30/3) sore diketahui bahwa proyek Hambalang tidak memiliki analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). Bukan hanya itu saja, proyek tersebut juga menyalahi izin mendirikan bangunan (IMB).

IMB untuk Proyek Hambalang hanya diberikan tiga lantai, tapi kenyataannya sekarang proyek tersebut sudah terbangun sampai enam lantai. Pramono mengatakan, atas masalah itulah, Presiden Jokowi karena itu memilih berhati- hati dalam menentukan nasib proyek tersebut.

Forum KB Bank Bedah Dinamika Ekonomi 2026 dan Tantangan Geopolitik

"Prinsipnya masih ada yang perlu dikaji dan dipelajari secara hati- hati," katanya.

Presiden Joko Widodo Rabu (30/3) ini mengundang BPK, BPKP, Jaksa Agung, kapolri untuk membahas kelanjutan proyek Pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olah Raga Nasional Hambalang. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi mengatakan, ingin mendapatkan gambaran secara menyeluruh baik dari sisi hukum, maupun teknis mengenai proyek tersebut.

Gambaran tersebut dia minta agar dia bisa mengambil keputusan tepat mengenai kelanjutan proyek tersebut. "Proyek Hambalang ini adalah aset negara yang perlu diselamatkan," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News