JAKARTA.  Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) Pelabuhan Patimban, Jawa Barat ditargetkan rampung akhir Februari tahun ini.

"Kita melihat sudah mulai banyak kemajuan, akhir Februari sudah bisa keluar izin lingkungan," ujar Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan A Tonny Budiono saat ditemui di Jakarta, Senin.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Kepelabuhanan Kemhub Mauritz HM Sibarani mengatakan, berdasarkan kesepakatan antara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Lingkungan (LHK) dan Kehutanan serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) bahwa untuk penerbitan Amdal tidak perlu menunggu Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional rampung.

"Ada satu surat dari ATR yang mengatakan lokasi pembangunan sudah sesuai dengan tata ruang, cukup itu saja (sudah bisa dimulai)," ujarnya.

Mauritz menambahkan, penerbitan revisi RTRW melalui proses yang cukup lama karena berupa Peraturan Pemerintah (PP). Menurutnya, pada 27 Februari mendatang akan dilaksanakan rapat untuk menyusun kerangka acuan Amdal. "Akhir Februari izin Amdal baru keluar," ucapnya.

Ditemui terpisah, Pelaksana Tugas Bupati Subang Imas Aryumningsih mengatakan, revisi RTRW Kabupaten dan Provinsi sudah rampung, tinggal RTRW Nasional. "Jadi intinya dari (RTRW) kabupaten tidak masalah, (RTRW) provinsi sudah selesai, sudah dimasukan ke pusat," katanya.

Dia menambahkan, saat ini, tengah dibuat RTRW untuk kawasan penyangga pelabuhan terkait dengan rencana pembangunan untuk akses tol dan kereta serta zona industri.

"RTRW sudah tidak masalah, hanya sekarang ditambah dengan penyangga, untuk pelabuhan sudah tidak ada masalah karena dulu sudha dibuat. Agar tidak mengganggu kita bikin RTRW kawasan penyangga," tutur Imas.

Imas menjelaskan, rencananya akan dibuat jalur kereta khusus untuk angkutan barang dari Pagaden ke Pelabuhan Patimban karena saat ini baru terpasang jalut kereta dari Subang ke Pagaden sejauh 40 kilometer. "Nanti akan dibuat pembangunan jalur baru," katanya.

Sementara itu, Perwakilan Senior Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA) Yuromichi Muraoka mengatakan, pihaknya tengah menunggu proses Amdal yang sedang digodok tersebut.

"Kita tidak mengkaji Amdal, jadi kita tidak dalam wewenang untuk menyetujui atau tidak Amdal tersebut, karena ini masih dalam pengkajian oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan," katanya.

(Juwita Trisna Rahayu)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dupla Kartini