KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Pemerintahan Biden mengatakan pihaknya menjual 26 juta barel minyak mentah dari Strategic Petroleum Reserve, seperti yang telah diamanatkan Kongres pada tahun-tahun sebelumnya.

Mengutip Reuters, Selasa (14/2), Departemen Energi AS telah mempertimbangkan untuk membatalkan penjualan 26 juta barel cadangan minyak pada tahun fiskal 2023 setelah pemerintahan Biden pada tahun lalu menjual 180 juta barel cadangan minyak.

Tetapi pembatalan seperti itu akan mengharuskan Kongres untuk bertindak.

Penjualan yang diumumkan Senin kemungkinan akan mendorong sementara cadangan di bawah level saat ini sekitar 372 juta barel, level terendah sejak 1983.

Baca Juga: Harga Komoditas Energi Tertekan pada Awal 2023, Cek Prospek dan Prediksi Harganya

Departemen Energi mengatakan, penawaran minyak akan jatuh tempo pada 28 Februari dan minyak akan dikirim mulai 1 April hingga 30 Juni.

Pemerintah menjual 180 juta barel minyak untuk mengatasi kenaikan harga bahan bakar akibat perang Rusia melawan Ukraina dan ketika konsumen global muncul dari pandemi Covid-19.

Departemen Energi mengatakan sedang menerapkan strategi tiga bagian untuk mengisi kembali cadangan dalam jangka panjang. Termasuk pembelian kembali dengan pendapatan dari penjualan darurat, pengembalian lebih dari 25 juta barel minyak dari bursa sebelumnya, dan bekerja dengan Kongres untuk menghindari penjualan yang tidak perlu, tidak terkait dengan gangguan pasokan untuk mempertahankan volume secara strategis.

Baca Juga: Embargo Rusia dan Permintaan China Penggerak Harga Energi

Departemen Energi mengharapkan perusahaan akan mengembalikan 3,1 juta barel minyak ke Strategic Petroleum Reserve pada tahun fiskal ini dan 22 juta barel pada tahun fiskal 2024 dari pertukaran, atau pinjaman minyak jangka pendek yang dilakukan untuk membantu menangani masalah pasokan setelah badai.

Tahun lalu, Kongres membatalkan penjualan sekitar 140 juta barel dari Strategic Petroleum Reserve yang telah ditetapkan berlangsung dari tahun fiskal 2024 hingga tahun fiskal 2027, setelah proposal Departemen Energi menghentikannya.

Editor: Herlina Kartika Dewi