KONTAN.CO.ID -  WASHINGTON - Amerika Serikat menyiapkan anggaran jumbo untuk mendanai perang dan menjaga keamanan wilayah mereka. Anggaran perang dan keamanan yang diusulkan mencapai US$ 118 miliar atau setara dengan Rp 1.852 triliun alias hampir sama dengan target penerimaan pajak Indonesia tahun ini yakni Rp1.989 triliun 

Senat Amerika Serikat pada hari Minggu mengumumkan rancangan undang-undang keamanan perbatasan bipartit senilai $118 miliar yang didalamnya juga akan memberikan bantuan kepada Ukraina dan Israel. 

RUU ini terbit setelah berbulan-bulan negosiasi panjang. Tetapi langkah ini menghadapi masa depan yang tidak pasti, karena adanya penentangan dari Donald Trump dan anggota Republik garis keras.

Baca Juga: China-AS Perang Chip, Beijing Siap Kucurkan Dana US$ 40 M ke Industri Semikonduktor

Pemimpin Mayoritas Senat Chuck Schumer mengatakan bahwa ia akan mengambil langkah-langkah untuk menggelar pemungutan suara awal terhadap undang-undang tersebut pada hari Rabu. Jika undang-undang ini disahkan, akan menandai perubahan paling signifikan dalam kebijakan imigrasi dan keamanan perbatasan AS dalam beberapa dekade.

Beberapa senator Demokrat kelompok progresif merasa marah karena undang-undang ini tidak memberikan jalan bagi kewarganegaraan bagi 11 juta orang tanpa dokumen yang telah tinggal di AS selama bertahun-tahun, termasuk imigran "Dreamer" yang dibawa masuk sebagai anak-anak.

Senator Independen Kyrsten Sinema mengatakan kepada wartawan bahwa undang-undang ini akan mengamankan perbatasan selatan AS yakni dengan Meksiko. 

Konsekuensinya termasuk dengan mengharuskan Departemen Keamanan Dalam Negeri untuk sementara "menutup" perbatasan bagi sebagian besar migran jika terdapat rata-rata lebih dari 5.000 percobaan penyeberangan per hari selama tujuh hari.

Baca Juga: Amerika Serikat Setuju Penjualan 40 Pesawat Tempur F-16 baru ke Turki US$ 23 Miliar

Pemimpin DPR AS Mike Johnson mengatakan undang-undang ini akan "gagal" jika mencapai DPR AS atau Kongres.

"Rancangan undang-undang ini bahkan lebih buruk dari yang kita harapkan, dan tidak akan mendekati mengakhiri bencana perbatasan yang Presiden ciptakan," kata Johnson, seorang anggota Partai Republik, dalam cuitannya di akun media sosial X atau yang sebelumnya disebut sebagai Twitter.

Selain $20,23 miliar untuk keamanan perbatasan, undang-undang ini juga mencakup dana bantuan US$ 60,06 miliar untuk mendukung Ukraina dalam perangnya menghadapi Rusia.

Senat juga mengalokasikan anggaran US$ 14,1 miliar bantuan keamanan untuk Israel yang sedang gencar melakukan genosida dan membumihanguskan Jalur Gaza Palestina. 

Tak hanya itu dana US$ 2,44 miliar untuk Komando Sentral AS dan konflik di Laut Merah yang saat ini berperang melawan pejuang Houthi Yaman dan pasukan bersenjata dukungan Iran.

Senat juga mengalokasikan dana US$ 4,83 miliar untuk mendukung mitra AS di Indo-Pasifik yang sedang menghadapi agresi dari China, menurut data dari Senator Patty Murray, yang mengepalai Komite Alokasi Senat.

Baca Juga: Incar Dana US$ 1,58 Miliar, Birkenstock IPO di Bursa Amerika

Meskipun demikian Senat menyebut akan ada tambahan dana US$ 10 miliar akan memberikan bantuan kemanusiaan bagi warga sipil di zona konflik, termasuk di Ukraina, Gaza, dan Tepi Barat.

Meskipun undang-undang ini mencakup ketentuan yang melarang dana tersebut diberikan kepada badan PBB untuk membantu pengungsi Palestina korban perang, UNRWA. 

Pemerintahan Presiden Joe Biden dan negara-negara lain telah menghentikan pendanaan ke badan tersebut atas tuduhan bahwa sebagian stafnya terlibat dalam serangan Pejuang Hamas pada 7 Oktober di selatan Israel.

"Prioritas dalam undang-undang ini terlalu penting untuk diabaikan dan terlalu vital untuk membiarkan politik menghalangi," kata Schumer dalam sebuah pernyataan. 

"Amerika Serikat dan sekutu-sekutu kita menghadapi tantangan ganda, kompleks, dan di beberapa tempat, terkoordinasi, dari lawan-lawan yang berusaha mengganggu demokrasi dan memperluas pengaruh otoriter di seluruh dunia."

Ketentuan keamanan luar negeri kunci dari undang-undang ini sebagian besar sesuai dengan permintaan Presiden Joe Biden kepada Kongres pada Oktober, ketika ia meminta dana tambahan untuk bantuan kepada Ukraina, Israel, dan Taiwan.

Baca Juga: Sistem Diserang Hacker, Unit ICBC di Amerika Pinjam Dana US$ 9 Miliar

Permintaan tersebut tertunda oleh keinginan Republik di DPR AS agar ini terkait dengan perubahan kebijakan imigrasi.

Namun, pada hari Sabtu, Pemimpin DPR AS Johnson mengatakan bahwa ia berencana untuk menggelar pemungutan suara minggu ini mengenai rancangan undang-undang baru yang memberikan $17,6 miliar bantuan militer untuk zionis Israel. 

Rancangan undang-undang ini tidak menyertakan pendanaan baru untuk Ukraina atau keamanan perbatasan AS.

"Saya mendesak Kongres untuk bersatu dan segera mengesahkan kesepakatan bipartit ini," kata Biden, sambil memuji langkah-langkah migrasi dalam undang-undang tersebut.

Schumer mengatakan kesepakatan ini akan menyediakan lebih banyak personel garis depan dan petugas suaka serta menyediakan keputusan imigrasi yang "lebih cepat dan adil."

Para pendukung undang-undang ini mengatakan bahwa itu akan mengakhiri praktik kontroversial "tangkap dan lepaskan" yang dikritik karena berkontribusi pada tingginya jumlah imigran ilegal yang tiba di perbatasan selatan. 

Baca Juga: Belanja Militer Rusia 2023 Naik Berlipat Tembus US$ 100 Miliar, Perang Masih Panjang?

Ini akan dilakukan dengan mempercepat adjudikasi kasus suaka daripada segera melepaskan migran yang ditangkap dan membiarkan mereka tinggal di Amerika Serikat selama bertahun-tahun saat mereka menunggu sidang.

Mitch McConnell, seorang Republikan puncak di Senat AS, mendukung negosiasi tersebut, mengatakan bahwa Republikan tidak akan mendapatkan kesepakatan yang lebih baik di bawah pemerintahan Republik.

"Senat harus mempertimbangkan dengan hati-hati peluang di depan kita dan bersiap untuk bertindak," kata McConnell dalam sebuah pernyataan.

Schumer mengatakan dalam konferensi pers bahwa ia belum pernah bekerja begitu dekat dengan rekan senat jangka panjangnya, McConnell, seperti yang dilakukan dalam rancangan undang-undang ini.

"Pada banyak kesempatan, kami pikir negosiasi ini telah gagal," kata Schumer.

Oposisi Sayap Kanan 

Meskipun demikian, Republikan sayap kanan skeptis terhadap rancangan undang-undang Senat baru ini.

Steve Scalise, pemimpin mayoritas Republik di DPR, mengatakan bahwa rancangan undang-undang Senat "Tidak  akan mendapat dukungan di pemungutan suara DPR AS."

"Ini yang tidak diberitahu oleh para penggagas 'kesepakatan' ini: Ini menerima 5.000 imigran ilegal setiap hari dan memberikan izin kerja otomatis kepada penerima suaka — magnet bagi lebih banyak imigrasi ilegal," kata Scalise di X.

Anggota Kongres AS dari Partai Republik lainnya mengatakan bahwa Biden dapat melaksanakan banyak perubahan yang mereka inginkan terhadap kebijakan imigrasi melalui tindakan eksekutif, meskipun sebelumnya mereka menyerukan tindakan legislatif.

Imigrasi menjadi kekhawatiran terbesar kedua bagi warga Amerika, menurut jajak pendapat Reuters/Ipsos yang diterbitkan pada hari Rabu, dan merupakan isu utama khususnya bagi pendukung Partai Republik. 

Patroli Perbatasan AS menangkap sekitar 2 juta imigran di perbatasan selama tahun fiskal 2023.

Donald Trump, yang menjadi kandidat Presiden dari Republik untuk mencalonkan diri sebagai lawan Biden dalam pemilihan November, telah berusaha keras menentang imigrasi. 

Anggota Partai Republik DPR juga terus mendorong usaha untuk memakzulkan pejabat perbatasan teratas Pemerintahan Presiden Biden, Menteri Keamanan Dalam Negeri Alejandro Mayorkas.

Editor: Syamsul Azhar