KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Pemerintah Amerika Serikat (AS) tengah mempersiapkan peraturan baru untuk membatasi pengoperasian perusahaan yang dimiliki pemerintah China di AS secara signifikan dengan alasan keamanan negara.

Berdasarkan sumber Bloomberg yang familiar dengan hal tersebut, kebijakan yang belum dipresentasikan kepada presiden Trump tersebut tidak spesifik menyebutkan nama perusahaan yang akan dibatasi seperti Huawei Technologies Co atau ZTE Corp dan tidak akan langsung melarang penjualan perusahaan-perusahaaan itu.

Namun, kebijakan tersebut nantinya akan memberikan otoritas yang lebih besar kepada Departemen Perdagangan AS untuk meninjau produk dan penjualan yang dilakukan perusahaan yang terhubung dengan negara-negara musuh AS, termasuk China.

Saat ini, Huawei sedang berusaha untuk menjadi pemimpin pasar global dalam jaringan 5G. Namun, banyak pejabat AS mencurigai produk perusahaan tersebut digunakan oleh Beijing untuk memata-matai pemerintah AS dan perusahaan Barat. Pejabat Huawei telah membantah bahwa perusahaan dikontrol oleh pemerintah China atau terlibat dalam spionase.

Rumor yang merebak menyebutkan pemerintahan Trump akan menargetkan perusahaan telekomunikasi China dengan kebijakan eksekutif yang akan melarang penjualan di AS. 

James Mulvenon, mantan spesialis China di Rand Corp dan sekarang bekerja untuk kontraktor pertahanan SOS International of Reston Virginia mengatakan, beberapa perusahaan AS sedang mempersiapkan kemungkinan perintah eksekutif oleh administrasi Trump dalam beberapa minggu ke depan. "Hal itu akan menimbulkan kerugian bagi Huawei dan berpotensi tidak bisa beroperasi. " katanya dikutip Bloomberg, Jumat (25/1).

Menurut sumber Bloomberg yang tidak bersedia mengungkapkan identitasnya, rencana kebijakan itu akan dipresentasikan kepada Trump secepetanya di bulan depan. itu akan memberikan wewenang kepada departemen perdagangan untuk memutuskan perusahaan mana dan produk mana yang akan diteliti.

Rancangan kebijakan tersebut muncul sebagai perlawanan dari perang dagang antara Trump dengan Beijing. Namun, kali ini alasannya bukan masalah ekonomi melainkan terkait keamanan nasional.

Garret Marquis, Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih enggan mengkonfirmasi bahwa pemerintah tengah mengerjakan kebijakan itu. Namun, dia mengatakan, AS bekerja lintas pemerintah dan bersama dengan sekutu berpikiran sama untuk mengurangi risiko penyebaran 5G dan infrastruktur komunikasi lainnya.

"Jaringan komunikasi merupakan tulang punggung masyarakat kita dan mendukung setiap aspek kehidupan modern. Amerika Serikat akan memastikan bahwa jaringan kami aman dan dapat diandalkan," katanya.

Editor: Tendi Mahadi