KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Amerika Serikat mengatakan akan meminta diplomat senior China untuk mendapatkan persetujuan Departemen Luar Negeri sebelum mengunjungi kampus universitas AS atau mengadakan acara budaya dengan lebih dari 50 orang.

Mengutip Reuters, Kamis (3/9), Washington melakukan langkah itu sebagai tanggapan atas pembatasan Beijing terhadap diplomat Amerika Serikat di China. Kebijakan ini merupakan bagian dari kampanye administrasi Trump terhadap dugaan operasi pengaruh China dan spionase.

Departemen Luar Negeri mengatakan akan mengambil tindakan untuk membantu memastikan semua kedutaan besar China dan akun media sosial konsuler "diidentifikasi dengan benar."

Baca Juga: Semua pusat budaya China di AS akan ditutup, ini alasannya

"Kami hanya menuntut timbal balik," kata Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dalam jumpa pers. 

“Akses untuk diplomat kami di China harus mencerminkan akses yang dimiliki diplomat China di Amerika Serikat, dan langkah hari ini akan menggerakkan kami secara substansial ke arah itu.”

Ini adalah langkah terbaru AS untuk mengekang aktivitas China di Amerika Serikat menjelang pemilihan presiden November, di mana Presiden Donald Trump telah membuat pendekatan yang sulit ke China sebagai platform kebijakan luar negeri utama.

Kedutaan Besar China di Washington menyebut langkah itu sebagai "satu lagi pembatasan dan penghalang yang tidak dapat dibenarkan pada personel diplomatik dan konsuler China" yang "bertentangan dengan nilai-nilai yang diproklamirkan sendiri tentang keterbukaan dan kebebasan pihak AS."

Pompeo juga mengatakan Departemen Luar Negeri baru-baru ini telah menulis surat kepada dewan pemerintahan universitas AS yang memperingatkan mereka tentang ancaman yang ditimbulkan oleh Partai Komunis China.

“Ancaman ini bisa datang dalam bentuk pendanaan ilegal untuk penelitian, pencurian kekayaan intelektual, intimidasi terhadap mahasiswa asing dan upaya perekrutan bakat yang tidak jelas,” kata Pompeo.

Dia mengatakan universitas dapat membantu memastikan mereka memiliki investasi bersih dan dana abadi dengan mengungkapkan dana tersebut kepada perusahaan China dan melepaskan mereka yang terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia.

Pada hari Selasa, Pompeo mengatakan dia berharap lusinan pusat budaya Institut Konfusius yang didanai pemerintah China di kampus-kampus AS, yang dituduh bekerja untuk merekrut "mata-mata dan kolaborator," semuanya akan ditutup pada akhir tahun.

Pada hari Rabu, Pusat Konfusius AS yang berbasis di Washington, yang diwajibkan bulan lalu untuk mendaftar sebagai misi luar negeri setelah Pompeo menuduhnya memajukan "pengaruh jahat" Beijing, mengatakan bahwa itu telah disalahartikan oleh Departemen Luar Negeri sebagai markas untuk Institut Konfusius. 

“Bertentangan dengan apa yang orang telah dengar dari Departemen Luar Negeri, program CI di AS tidak bergantung satu sama lain, diatur dan dijalankan oleh sekolah yang memilih untuk mendirikan pendidikan bahasa China, dan dikelola oleh orang-orang yang dipekerjakan dan diawasi oleh sekolah-sekolah tersebut," katanya dalam sebuah pernyataan.

Pompeo mengatakan dia berencana untuk membahas China dan masalah regional lainnya dengan 10 negara Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan negara-negara Indo-Pasifik lainnya dalam pertemuan virtual minggu depan.

Baca Juga: AS kembali serang China, kali ini lewat inisiatif Taiwan, apa itu?

Departemen Luar Negeri mengatakan Pompeo akan berpartisipasi dalam pertemuan para Menteri Luar Negeri KTT Asia Timur dan pertemuan lainnya dengan rekan-rekan ASEAN pada 9 September.

Ia mengatakan bahwa pada 11 September, pihaknya akan meluncurkan kemitraan kerja sama dengan negara-negara mitra Sungai Mekong, Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand, dan Vietnam, yang bertujuan untuk memperkuat otonomi, kemandirian ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan.

Pada hari itu juga, ia akan berpartisipasi dalam pertemuan ASEAN Regional Forum, pengelompokan 27 negara yang mempertemukan ASEAN dengan mitra wicara dari seluruh dunia.

Langkah AS pada Rabu itu sudah melenceng jauh dari satu Oktober lalu yang mengharuskan diplomat China untuk memberikan pemberitahuan tentang pertemuan dengan pejabat negara bagian dan lokal serta di lembaga pendidikan dan penelitian.

Departemen Luar Negeri juga telah mewajibkan outlet media China untuk mendaftar sebagai perwakilan luar negeri dan mengumumkan pada bulan Maret bahwa mereka memotong jumlah jurnalis yang diizinkan bekerja di kantor AS dari outlet media utama China menjadi 100 dari 160.

Editor: Herlina Kartika Dewi