JAKARTA. Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais mengakui, mengubah sistem pemilhan kepala daerah dari langsung menjadi tidak langsung, tidak serta merta akan menghapus praktik politik uang. Akan tetapi, ia optimistis, politik uang akan berkurang jika sistem pemilihan diubah menjadi tidak langsung. "Jadi, saya termasuk yang yakin sekali bahwa (dengan) pemilihan tidak langsung, politik uang bisa diatasi. Karena tidak mungkin puluhan atau ratusan juta masyarakat dapat dimainkan dengan uang," kata Amien, di sela-sela pertemuan parpol Koalisi Merah Putih, di Rumah Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung, Jakarta, Rabu (10/9) malam. Sebelumnya, salah satu alasan Koalisi Merah Putih mengusulkan pemilihan kepala daerah melalui DPRD karena penghematan anggaran dan menekan praktik politik uang. Ketika ditanya, seberapa besar berkurangnya politik uang dengan sistem pemilihan tidak langsung, Amien tak dapat memastikannya. "Pilpres pun (yang menggunakan sistem pemilihan langsung), politik uang berbicara sangat lantang," kata Amien. Pembahasan RUU Pilkada menuai pro dan kontra, terutama soal mekanisme pemilihan kepala daerah. Parpol Koalisi Merah Putih ingin agar pemilihan kepala daerah dikembalikan melalui DPRD. Namun, usulan tersebut mendapatkan penolakan dari berbagai pihak, salah satu alasan penolakan karena dianggap menghapus kedaulatan rakyat. (Dani Prabowo)Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Amien yakin RUU Pilkada bisa menekan politik uang
JAKARTA. Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais mengakui, mengubah sistem pemilhan kepala daerah dari langsung menjadi tidak langsung, tidak serta merta akan menghapus praktik politik uang. Akan tetapi, ia optimistis, politik uang akan berkurang jika sistem pemilihan diubah menjadi tidak langsung. "Jadi, saya termasuk yang yakin sekali bahwa (dengan) pemilihan tidak langsung, politik uang bisa diatasi. Karena tidak mungkin puluhan atau ratusan juta masyarakat dapat dimainkan dengan uang," kata Amien, di sela-sela pertemuan parpol Koalisi Merah Putih, di Rumah Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung, Jakarta, Rabu (10/9) malam. Sebelumnya, salah satu alasan Koalisi Merah Putih mengusulkan pemilihan kepala daerah melalui DPRD karena penghematan anggaran dan menekan praktik politik uang. Ketika ditanya, seberapa besar berkurangnya politik uang dengan sistem pemilihan tidak langsung, Amien tak dapat memastikannya. "Pilpres pun (yang menggunakan sistem pemilihan langsung), politik uang berbicara sangat lantang," kata Amien. Pembahasan RUU Pilkada menuai pro dan kontra, terutama soal mekanisme pemilihan kepala daerah. Parpol Koalisi Merah Putih ingin agar pemilihan kepala daerah dikembalikan melalui DPRD. Namun, usulan tersebut mendapatkan penolakan dari berbagai pihak, salah satu alasan penolakan karena dianggap menghapus kedaulatan rakyat. (Dani Prabowo)Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
