Amnesti pajak menekan defisit APBNP 2016



JAKARTA. Masuknya uang tebusan dari program amnesti pajak telah menurunkan defisit Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) tahun 2016. Kementerian Keuangan (Kemkeu) melaporkan, realisasi defisit anggaran hingga 30 September 2016 sebesar Rp 224,3 triliun atau 1,79% dari produk domestik bruto (PDB).

Dari target defisit sebesar Rp 296,7 triliun yang ditetapkan dalam APBNP 2016, nilai realisasi tersebut sudah mencapai 75,6%. Namun jika dibandingkan realisasi defisit sampai 30 Juni 2016 yang sebesar Rp 230,7 triliun atau 1,83% dari PDB, ada sedikit perbaikan.

Bahkan jika dibandingkan awal Agustus 2016 yang realisasi defisit sebesar Rp 262,5 triliun, ada penurunan cukup banyak. Perbaikan defisit APBNP 2016 adalah efek amnesti pajak yang pada periode pertama 1 Juli 2016-30 September 2016 yang meraup nilai pembayaran uang tebusan mencapai Rp 92 triliun.


Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dalam pembiayaan belanja modal, pemerintah melakukan pembiayaan dengan cara front loading. Skema itu dipakai karena penerimaan negara dari perpajakan selama 8 bulan pertama 2016 sangat di bawah target.

"Itu dilakukan untuk menjaga cash flow pemerintah," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Rabu (12/10).

Menurut Sri, walau ada peningkatan pendapatan negara dari amnesti pajak, terutama pada September 2016, namun keseluruhan penerimaan perpajakan masih perlu dijaga dan ditingkatkan. Dari total realisasi pendapatan negara hingga 30 September yang sebesar Rp 1.081,2 triliun atau 60,5% dari target, penerimaan perpajakan mencapai (58,2%) atau Rp 869,1 triliun.

Dari jumlah itu, penerimaan PPh non migas mencapai Rp 476,5 triliun, naik dari periode sama tahun lalu Rp 375,8 triliun. "Peningkatan yang besar terutama dari amnesti pajak," katanya.

Penerimaan cukai sebesar Rp 78,6 triliun, atau Rp 10 triliun lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Kemudian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) Rp 183,8 triliun arau 75% dari target. Sedangkan dari sisi belanja pemerintah pusat, realisasinya Rp 767,7 triliun atau 59% dari target Rp 1.306,7 triliun.

Angka ini lebih baik dibandingkan pada bulan sama tahun lalu yaitu sekitar 55,8%. "Belanja kementerian lembaga Rp 482,6 triliun. Dan dana transfer ke daerah dan dana desa realisasinya Rp 537,8 triliun," kata Sri.

Asumsi makro Anggota Komisi XI dari Fraksi Golkar Mukhamad Misbakhun mengapresiasi kinerja pemerintah, terutama penurunan defisit anggaran. "Namun yang lainnya masih ada catatan," ungkapnya.

Salah satu yang menjadi catatan terkait realisasi asumsi makro hingga 30 September 2016. Pertumbuhan ekonomi 5,04% dari target 5,2%. Diprediksi hingga akhir 2016, pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,0%. Sri bilang, pemerintah perlu mewaspadai nilai tukar rupiah karena The Fed kemungkinan akan menaikkan suku bunga.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie