KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan lahan hasil program cetak sawah di Papua tetap menjadi milik masyarakat.

Hal itu disampaikan Amran saat memantau langsung proses tanam padi bersama petani di Distrik Semangga, Merauke, Papua Selatan, Sabtu (4/7/2026).

Amran mengatakan, pemerintah hanya membantu pembukaan lahan dan penyediaan sarana produksi untuk meningkatkan produktivitas pertanian.

Hingga 2026, pemerintah telah mengembangkan program cetak sawah seluas 83.030 hektare di Tanah Papua tanpa mengubah status kepemilikan lahan.

"Lahan sawah yang dicetak itu milik rakyat, milik masyarakat putra daerah di Merauke, Papua Selatan," ujar Amran dalam keterangannya melalui akun YouTube Kementerian Pertanian, Minggu (5/7/2026).

Menurut Amran, pemerintah hanya memfasilitasi pembukaan lahan, penyediaan alat dan mesin pertanian (alsintan), serta pendampingan budidaya untuk meningkatkan produktivitas.

Baca Juga: Prabowo Sambut Langsung PM Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka

Skema tersebut juga diterapkan pada pengembangan cetak sawah di wilayah Papua lainnya sehingga kepemilikan lahan tetap berada di tangan masyarakat.

Penegasan itu disampaikan di tengah sorotan terhadap program cetak sawah di Papua yang sebelumnya memunculkan kekhawatiran mengenai status kepemilikan lahan masyarakat adat.

Selain program cetak sawah seluas 83.030 hektare, pemerintah juga telah merealisasikan program optimalisasi lahan seluas 54.399 hektare di Tanah Papua. Papua Selatan menjadi wilayah pengembangan terbesar dengan total cakupan kawasan pangan hampir 100.000 hektare.

Pengembangan cetak sawah juga dilakukan di sejumlah provinsi lain di Tanah Papua, meliputi Provinsi Papua seluas 24.248 hektare, Papua Barat Daya 4.675 hektare, Papua Barat 3.373 hektare, dan Papua Pegunungan 2.000 hektare.

Amran mengatakan tingginya antusiasme masyarakat terlihat dari banyaknya permintaan pembukaan sawah baru di berbagai daerah.

Di sisi lain, Amran mengklaim program tersebut telah meningkatkan kesejahteraan petani. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, pendapatan petani di kawasan yang telah dikembangkan meningkat hingga 300%.

Ia menyebut peningkatan itu didorong penggunaan teknologi pertanian modern, mulai dari traktor hingga drone yang kini telah dioperasikan oleh petani lokal.

"Yang membuat kami bangga adalah putra asli di sini sudah bisa menggunakan drone dan membawa traktor sendiri. Artinya, teknologi pertanian modern sudah digunakan oleh masyarakat lokal," katanya.

Baca Juga: DJP Kantongi Data Marketplace, Pedagang Beromzet Besar Tak Lagi Bisa Bersembunyi

Amran mencatat kawasan pertanian yang telah dikembangkan di Papua kini menghasilkan nilai ekonomi sekitar Rp1,3 triliun.

Menurut Amran, nilainya berpotensi meningkat menjadi Rp13 triliun apabila seluruh lahan dapat ditanami tiga kali dalam setahun dengan produktivitas rata-rata tujuh ton gabah per hektare.

Untuk mendukung target tersebut, pemerintah akan terus memperkuat pengembangan kawasan pangan di Papua melalui mekanisasi pertanian, penyediaan benih unggul, pembangunan dan rehabilitasi irigasi, pembentukan brigade pangan, serta pendampingan kepada petani.

Berbagai intervensi tersebut dinilai telah meningkatkan indeks pertanaman, produktivitas, produksi beras, sekaligus pendapatan petani.

Selain itu, pemerintah akan membangun fasilitas pascapanen berupa gudang penyimpanan gabah dan pengering (dryer) di Merauke dengan kapasitas sekitar 3.000 ton hingga 5.000 ton.

Amran juga membantah anggapan bahwa masyarakat Papua menolak program cetak sawah. Menurutnya, sejumlah kampung justru mengusulkan penambahan areal sawah setelah merasakan manfaat program tersebut.

"Tadi ada yang meminta tambahan cetak sawah 2.000 hektare. Jadi jangan mengatasnamakan masyarakat di sini seolah-olah tidak setuju dengan program ini. Justru setelah pendapatan meningkat, mereka meminta diperluas lagi," ujarnya.

Baca Juga: Fundamental Ekonomi Indonesia Belum Pulih, Pemerintah Harus Lakukan Ini

Lebih lanjut, Amran menyebut telah berkoordinasi dengan PT Pertamina (Persero) agar menambah kuota solar bagi petani yang mengoperasikan alsintan.

"Kami langsung telepon Pertamina. Mereka sudah setuju menambah kuotanya, jadi tidak ada masalah," kata Amran.

Sementara itu, Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, menyampaikan dukungan penuh terhadap pengembangan Papua Selatan sebagai lumbung pangan baru nasional.

"Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Menteri Pertanian karena program ini memberi manfaat besar bagi ekonomi masyarakat. Kami siap mendukung penuh agar Papua Selatan menjadi lumbung pangan, bahkan ke depan mampu menjadi pengekspor beras," ujar Apolo.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News