KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan bahwa permasalahan utang jumbo proyek Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC), yakni Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) saat ini masih dalam proses diskusi bersama Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

Namun Suahasil menekankan, penanganan utang jumbo KCJB tersebut idealnya dilakukan oleh Danantara, mengingat kebijakan saat ini menempatkan dividen BUMN, yang menjadi sumber pendanaan Danantara di bawah pengelolaan lembaga tersebut.

Baca Juga: Dividen BUMN Cukup untuk Lunasi Utang Kereta Cepat, Simak Rincian Utang Whoosh

HUT KONTAN ke-29, Langganan Business Insight Hanya Rp 76.000 Setahun

"Ini kan juga berproses ya, jadi untuk yang KCIC kita lihat seperti apa. Tapi kalau poinnya dari Kementerian Keuangan adalah saat ini yang namanya dividen BUMN itu sekarang masuknya ke Danantara. Sehingga memang penanganan dari permasalahan yang ada di BUMN idealnya adalah dari Danantara," ujar Suahasil kepada awak media usai agenda "1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran" di Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Wamenkeu menambahkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat digunakan untuk menanggung beban utang tersebut, namun hal itu hanya berlaku jika ada penugasan khusus dari pemerintah.

Baca Juga: Menkeu Purbaya Tolak APBN Bayar Utang Kereta Cepat, Ini Jumlah Pokok & Bunga Utangnya

"Kalau memang ada penugasan, APBN bisa masuk. Tapi kalau penanganan permasalahan, harusnya kita bicarakan bersama saja," tegasnya.

Pernyataan Suahasil ini sekaligus menegaskan sikap Kementerian Keuangan yang mendorong peran Danantara sebagai solusi utama dalam menyelesaikan masalah pendanaan dan utang proyek KCJB, sejalan dengan fungsi Danantara sebagai holding investasi yang mengelola aset dan dividen BUMN.

Baca Juga: Purbaya: Danantara Punya Rp90 Triliun, Cukup untuk Bayar Utang Whoosh

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News