KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Anak usaha PT Amman Mineral Internasional Tbk (
AMMN), yakni PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) telah mendapatkan persetujuan ekspor konsentrat tembaga dari Kementerian Perdagangan (Kemendag). Izin ekspor untuk 900.000 wet ton konsentrat tembaga ini berlaku mulai 24 Juli 2023 hingga 31 Mei 2024. Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga telah mengeluarkan rekomendasi persetujuan ekspor hasil pengolahan mineral kepada AMNT sebagai landasan bagi izin ekspor dari Kemendag. Adapun pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 71 Tahun 2023 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar pada tanggal 12 Juli 2023 lalu.
Sesuai dengan PMK tersebut, penetapan bea keluar bervariasi dari 5% – 15% sesuai dengan perkembangan pembangunan fasilitas permurnian. Selaras dengan kebijakan ini, AMMN akan dikenakan bea keluar sebesar 10% Presiden Direktur AMNT, Rachmat Makkasau mengapresiasi dukungan dari berbagai instansi pemerintah, sehingga AMNT bisa mendapatkan persetujuan ekspor sesuai peraturan yang berlaku.
Baca Juga: Sebulan Lebih, Izin Ekspor Konsentrat Tembaga Freeport dan Amman Mineral Belum Keluar Dengan persetujuan ekspor tersebut, AMNT dapat segera kembali melakukan ekspor konsentrat tembaga dan kembali memberikan kontribusi langsung terhadap perekonomian lokal maupun nasional. “Grup AMMAN juga akan terus fokus menjalankan berbagai proyek ekspansi yang saat ini sedang kami laksanakan, salah satunya adalah smelter yang merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional,” ujar Rachmat dalam siaran pers, Senin (24/7). AMMN menjadi penyumbang terbesar, terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2022, yakni mencapai 85,25%. Sementara itu kontaribusi AMMN terhadap PDRB Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencapai 20,37%. Adapun pembangunan pabrik pengolahan (smelter) AMMN telah mencapai 58,51% pada akhir Juni 2023.
“Capaian pembangunan smelter hingga saat ini merupakan bukti komitmen AMMAN dalam mendukung agenda hilirisasi industri pertambangan pemerintah. Kami terus berupaya mengejar target penyelesaian konstruksi smelter sesuai batas yang ditetapkan pemerintah, yaitu akhir Mei 2024,” tambah Rachmat. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Anna Suci Perwitasari
