KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Kaltim Prima Coal (KPC), salah satu anak usaha dari PT Bumi Resources Tbk (BUMI) telah memperoleh Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari pemerintah.

Izin ini diperoleh pada 9 Maret 2022 melalui Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia No. 90/1/IUP/PMA/2021 tentang persetujuan pemberian izin usaha pertambangan khusus sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian kepada PT Kaltim Prima Coal.

IUPK ini diberikan untuk jangka waktu selama 10 tahun sampai dengan tanggal 31 Desember 2031, dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bank DBS Indonesia Ungkap Alasan Pentingnya Berinvestasi di Tengah Ketidakpastian

Baca Juga: Perusahaan Batubara Incar Peningkatan Kinerja di Tengah Lonjakan Harga

Presiden Direktur Bumi Resources Adika Nuraga Bakrie mengatakan, pemberian izin ini akan berdampak baik bagi keberlangsungan operasional Bumi Resources dan juga bagi penerimaan negara. Dia menyampaikan terima kasihnya kepada Pemerintah karena mengakui kontribusi BUMI kepada kas negara.

“Juga kontribusi kami bagi masyarakat di sekitar melalui program pembangunan dan kesejahteraan yang berkelanjutan dan komitmen untuk terus patuh terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku dan praktik tata kelola pertambangan kelas dunia,” terang Adika dalam keterangan resminya yang disampaikan kepada Kontan.co.id, Jumat (11/3).

Tahun ini BUMI menargetkan volume produksi mencapai 85 juta ton hingga 90 juta ton batubara.

Baca Juga: Bumi Resources (BUMI) Antisipasi Permintaan Tambahan Batubara dari Pasar Ekspor

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News