KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah mempercepat penghentian ekspor bijih nikel alias ore per Selasa (29/10). Kesepakatan atas larangan tersebut melibatkan pemerintah, asosiasi nikel, dan pengusaha.

Lantas, bagaimana prospek nikel hingga akhir tahun 2019 ini dan juga tahun depan?

Direktur PT Garuda Berjangka Ibrahim mengungkapkan langkah yang dilakukan pemerintah mengenai percepatan penghentian ekspor terbilang cukup baik.

Baca Juga: Larangan ekspor bijih nikel dipercepat, begini tanggapan produsen nikel

Sebab, tujuan larangan ekspor ini terkait dengan cadangan serta pertambahan nilai nikel di dalam negeri. Pemerintah juga mempercepat penghentian ekspor nikel untuk mendukung upaya hilirisasi.

"Langkah ini tepat karena pemerintah ingin fokus hilirisasi. Mereka ingin transparansi letak tambangnya, prosesnya, dan juga kepemilikan smelter itu sendiri. Apalagi karena pemerintah nantinya ingin menjual nikel sebagai bahan mentah," ujar Ibrahim kepada Kontan.co.id.

Maksudnya adalah Indonesia bisa menjual nikel setelah diolah oleh para pengusaha smelter, bukan seperti kondisi sekarang yan di ekspor justru dari bijih nikelnya. Hal itu pula yang menjadi masalah utama di Indonesia, keterbatasan bahan baku.

Baca Juga: Larangan ekspor bijih nikel berlaku, volume transaksi saham INCO dan ANTM terbesar

Keterbatasan bahan baku berupa bijih tambang (ore) disebabkan adanya kegiatan ekspor bahan mentah ilegal, seperti bijih nikel, sehingga para pengusaha smelter bersaing memperebutkan bahan baku yang jumlahnya semakin berkurang.

Saat masih mengekspor bijih nikel, Indonesia bisa mengalami kekurangan cadangan jika terus-menerus seperti itu. Ditambah lagi, smelter-smelter di luar seperti Uni Eropa, menjual kembali nikel olahan dengan harga yang lebih tinggi.

Editor: Yudho Winarto