JAKARTA. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum belum juga bersedia mengungkapkan keterlibatan putra Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Edhie Baskoro Yudhoyono dalam proyek Hambalang. Namun demikian menurut Anas, pria yang akrab disapa Ibas tersebut layak jika diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kalau keterlibatan ada tidaknya itu wewenang KPK. Seseorang terlibat atau tidak terlibat pidana itu kewenangan KPK," kata Anas kepada wartawan di Kantor KPK, Jakarta, Rabu (29/1).

Terkait hal ini, Anas memiliki dua alasan tersebdiri. Pertama menurut Anas, Ibas layak diperiksa KPK lantaran Ibas merupakan ketua steering committee (SC) dalam penyelenggaraan Kongres Demokrat di Bandung tahun 2010 lalu. "Jadi kalau ingin tahu soal kongres yang lengkap tentu ketua SC kan boleh dimintai keterangan," kata Anas.

Kemudian, alasan Anas berikutnya karena Ibas termasuk dalam tim sukses Andi Mallarangeng yang merupakan salah satu kandidat pencalonan Ketua Umum Partai Demokrat dalam kongres tersebut. Menurutnya, jika tim sukses lainnya telah menjalani pemeriksaan maka seharusnya Ibas pun turut diperiksa KPK.

"Tapi terus terang saya tidak menyarankan apa-apa kepada KPK. Saya tidak meyarankan Mas Ibas diperiksa, saya juga tidak menghalang-halangi Mas Ibas untuk diperiksa," imbuh Anas.

Lebih lanjut Anas menyarankan beberapa alternatif untuk dapat melakukan pemeriksaan Ibas. "Alternatif pertama, bisa saja Pak SBY mengantar Ibas ke sini untuk dimintai kesaksian atau keterangan. Alternatif kedua, bisa juga KPK memeriksa Mas Ibas, misalnya di istana," jelas Anas.

Nama Ibas terseret dalam pengakuan mantan Wakil Direktur Keuangan Grup Permai Yulianis yang mengungkapkan bahwa Ibas turut menerima uang 200.000 dollar AS dari bos Grup Permai yang juga mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, terkait Kongres Partai Demokrat 2010. 

Mantan anak buah Nazaruddin ini mengungkapkan bahwa ada nama Ibas dalam catatan keuangan Grup Permai. Catatan yang menyebut aliran dana untuk Ibas itu menurut Yulianis berkaitan dengan dana Kongres Partai Demokrat, bukan mengenai Hambalang. 

Yulianis juga menyebut uang tersebut berkaitan dengan Kongres Demokrat, bukan terkait proyek Hambalang. "Karena di Permai itu tidak ada proyek Hambalang, itu tidak ada," sambungnya. Namun, dia tidak menyebutkan proyek apa saja yang dia maksud. Menurut Yulianis, ada sekitar 60 proyek yang diurus Grup Permai.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Hendra Gunawan