KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah diminta mengkaji ulang rencana memasukan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya masuk ke daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menegaskan masuknya proyek agung itu ke daftar PSN hanya akan membebani APBN. Apalagi, ia melihat saat ini sebetulnya ruang fiskal pemerintah semakin kecil ditandai dengan rasio utang mencapai 38% dari produk domestik bruto (PDB) dan rasio pajak yang berkisar 9%-10% dari PDB.
Baca Juga: Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Belum Masuk Proyek Strategis Nasional, Ini Alasannya "Belum
urgent saat ini, karena pertimbangan ruang fiskal yang kecil dan agenda pembangunan yang banyak," ungkap Esther pada Kontan.co.id, Minggu (26/5). Esther juga mengingatkan, kemungkinan adanya polemik penambahan utang kembali terkait proyek kereta cepat fase kedua ini. Pasalnya, berdasarkan hitunganya, pada proyek pertama yaitu Kereta Cepat Jakarta Bandung, potensi balik modal masih membutuhkan 150 tahun ke depan. "Maka tidak heran, kalau ekonom senior Pak Faisal Basri bilang sampai kiamat pun utang untuk bangun kereta cepat whoosh itu tidak lunas," ungkapnya. Untuk itu, Esther meminta pemerintah untuk mengejar pertumbuhan ekonomi melalui investasi peningkatan sumber daya manusia (SDM) melalui peningkatan pendidikan dan keterampilan. Hal ini perlu dilakukan agar SDM dalam negeri semakin terampil menguasai teknologi sebagai salah satu syarat mencapai pertumbuhan ekonomi. "Kalau sumber daya manusia, teknologi dan kapital sudah kita kuasai maka pertumbuhan ekonomi akan pesat," tuturnya.
Baca Juga: Proyek Jalur Kereta Cepat hingga Surabaya Masih Dalam Kajian Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengaku tengah menyiapkan beberapa hal agar proyek kereta cepat dapat masuk menjadi PSN.
Beberapa hal yang dipelajari meliputi rute, kelayakan (feasibility), hingga skema anggaran yang perlu diterapkan. "Sekarang KCIC sedang mengajukan, kita akan pelajari dengan seksama, tentu kita akan pelajari tentang rutenya di mana, feasibility-nya gimana, anggarannya seperti apa, dalam tahap kajian," tutur Budi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/5). "Kalau sudah pasti iya (diusulkan sebagai PSN), kalau proyek sebesar itu pasti PSN," lanjutnya. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Noverius Laoli
