KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Potensi lonjakan harga dan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) mendorong perlunya percepatan kebijakan transportasi publik sebagai strategi utama menekan konsumsi energi sekaligus mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi. Ketua Umum Inisiatif Strategis Transportasi (Instran) M. Budi Susandi menilai isu BBM saat ini tidak bisa dilepaskan dari dinamika global yang memicu risiko gangguan pasokan dan kenaikan harga. “Sebenarnya pada dasarnya, kami selaku organisasi non-pemerintah, Instran ini ingin mendukung program pemerintah. Di mana saat ini kan ada isu terkait dengan kelangkaan BBM, dampak dari adanya kawasan sedang menghangat (konflik Iran-Israel/Amerika Serikat). Bahkan ada imbauan dari pemerintah untuk efisiensi penggunaan kendaraan, baik itu untuk personal ASN maupun untuk masyarakat,” ujarnya saat ditemui di Jakarta, Rabu (15/4/2026).
Baca Juga: Dorong Transportasi Publik, Kemenhub Andalkan Insentif dan Proyek BTS Menurutnya, kondisi tersebut harus direspons dengan langkah konkret yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, industri hingga masyarakat. “Bagaimana ini bisa bersinergi, mendukung agar tujuan dari efisiensi bahan bakar ini bisa tercapai,” katanya. Salah satu langkah yang dinilai efektif adalah mendorong penggunaan transportasi publik secara lebih luas. Budi menyebut, sejumlah kebijakan seperti kewajiban aparatur sipil negara (ASN) menggunakan angkutan umum mulai menunjukkan arah positif. “Ini direspons dengan positif oleh pemerintah daerah dengan mewajibkan para ASN menggunakan public transport. Mungkin Jakarta di tiap hari Rabu, ada di beberapa daerah itu juga sama,” ujarnya. Ia menilai kebijakan tersebut bisa diperluas dan dijadikan praktik nasional, termasuk dengan pemberian insentif bagi pengguna angkutan umum. “Malahan di Palu tadi seperti disampaikan oleh Pak Direktur Angkutan Jalan, itu ASN-nya yang menggunakan
public transport dia akan dapat insentif,” katanya. Selain mendorong transportasi publik, Instran juga mengusulkan percepatan peralihan ke kendaraan listrik sebagai bagian dari strategi efisiensi energi. “Salah satu solusi yang kita usulkan dari teman-teman industri adalah dengan mengkonversi penggunaan
electric vehicle tersebut,” ujarnya.
Baca Juga: MUI Soroti War Ticket Haji, Kemenhaj Diminta Fokus Pelaksanaan Haji 2026 Meski demikian, ia mengakui masih terdapat tantangan dalam implementasi, terutama terkait pembiayaan dan infrastruktur pendukung kendaraan listrik. “Memang tadi walaupun masih ada beberapa isu terkait dengan masalah pembiayaan, masalah infrastruktur itu kan juga kita harus sama-sama benahi bersama,” katanya. Instran juga menekankan pentingnya kebijakan jangka panjang yang konsisten lintas pemerintahan agar upaya pengurangan konsumsi BBM dapat berjalan berkelanjutan. “Kami sih berharap jadi pemerintah itu memang ke depan tidak hanya mungkin di zamannya Pak Presiden Prabowo tapi mungkin presiden berikut-berikutnya itu juga sama, yaitu
concern terhadap penurunan penggunaan bahan bakar fosil,” ujarnya. Menurut Budi, penguatan transportasi publik dan peralihan energi tidak hanya berdampak pada penghematan subsidi BBM, tetapi juga berkontribusi pada penurunan polusi udara dan beban kesehatan masyarakat.
“Nah selain tadi masalah akan menghemat APBN yang kita punya bisa disalurkan untuk sektor pendidikan dan kesehatan yang lebih bermanfaat dan juga kita ini akan mengurangi beban atau biaya kesehatan masyarakat,” katanya. Dengan demikian, Instran mendorong agar pemerintah tidak hanya mengandalkan imbauan, tetapi memperkuat kebijakan yang mampu mendorong peralihan moda transportasi secara masif dan berkelanjutan.
Baca Juga: Harga Avtur Naik, Tambahan Biaya Haji Rp 1,77 Triliun Tak Dibebankan Jemaah Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
