KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Ancaman Pemerintah membekukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dinilai para ekonom akan menjadi titik balik pembenahan lembaga tersebut ke depannya.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai peringatan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto terkait persoalan di lembaga Bea Cukai juga perlu diiringi dengan langkah tegas. Menurutnya hal ini diperlukan untuk memulihkan integritas dan meningkatkan kinerja Bea Cukai yang selama ini banyak dipersoalkan publik.

Bhima mengusulkan pembentukan satgas reformasi Bea Cukai yang beranggotakan Menteri Keuangan, ahli eksternal, serta perwakilan swasta. Menurut dia, keterlibatan unsur di luar pemerintahan penting untuk memastikan proses pembenahan berjalan objektif dan transparan.

Bank Digital Ini Memberikan Bunga Deposito Tinggi Hingga 8,25% Per Tahun

Baca Juga: Ditjen Bea Cukai Terancam Dibekukan, Purbaya Ungkap Banyak Permasalahan

Ia mengatakan selama ini Bea Cukai memiliki kontribusi terhadap melonjaknya barang impor ilegal serta praktik korupsi yang merugikan industri domestik. Karena itu, peringatan keras dari Presiden harus ditindaklanjuti secara cepat.

“Saya kira warning dari Pak Prabowo harus direspons dengan pembersihan internal bea cukai maksimum dua bulan ke depan. Kalau tidak ada perbaikan maka solusi finalnya memang dibekukan sementara dan diberikan ke pengawas swasta yang punya keahlian,” ujar Bhima kepada Kontan, Kamis (27/11/2025).

Bhima menekankan bahwa reformasi menyeluruh menjadi kunci mengembalikan kepercayaan pelaku usaha dan publik terhadap fungsi pengawasan bea cukai di sektor perdagangan internasional.

Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual menilai wacana pembekuan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bukanlah hal baru dalam sejarah Indonesia. Ia menyebut langkah serupa pernah dilakukan pada era pemerintahan Presiden Soeharto ketika fungsi bea cukai sempat dialihkan kepada pihak swasta.

Baca Juga: Menkeu Purbaya: Bea Cukai Terancam Dibekukan Presiden Jika Tak Bebenah

Meski demikian, David berharap dengan ancaman pembekuan tersebut, Bea Cukai dapat segera berbenah menjadi lebih baik.

“Dulu pernah terjadi di zaman Presiden Soeharto, peran Bea Cukai di-outsource ke perusahaan swasta SGS. Mudah-mudahan bisa segera melakukan pembenahan,” ujarnya kepada Kontan

Selanjutnya: NPL KPR Melonjak di September 2025, Beberapa Bank Beberkan Penyebabnya

Menarik Dibaca: 5 Vitamin Penghilang Flek Hitam di Wajah, Salah Satunya Vitamin B3

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News