KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK)  kian nyata di sektor industri nasional. Tekanan bukan hanya datang dari gejolak global, melainkan juga persoalan domestik yang dinilai mempersempit ruang gerak dunia usaha.

Presiden Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia, Saeful Tavip, menilai proyeksi PHK terhadap 9.000 pekerja mencerminkan kegagalan struktural pemerintah dalam menjaga dan menciptakan lapangan kerja. 

Ia menyoroti target pembukaan 19 juta lapangan kerja dalam lima tahun pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka yang dinilai belum diimbangi realisasi di lapangan.

Baca Juga: RISE Catat Lonjakan Kinerja Kuartal I 2026, Laba Naik Lebih dari 5 Kali Lipat

Menurut Saeful, tekanan terhadap tenaga kerja tidak lepas dari lemahnya iklim investasi. Ia menyebut tingginya harga energi, suku bunga, hingga praktik korupsi di sektor ketenagakerjaan turut memperburuk kondisi industri. Dalam situasi tersebut, perusahaan memilih bertahan dengan melakukan efisiensi, termasuk mengurangi jumlah pekerja.

“Saat dunia usaha tertekan, langkah paling cepat adalah efisiensi tenaga kerja, sehingga PHK terus terjadi,” ujarnya kepada Kontan, Minggu (19/4/2026). 

Ia menambahkan, gelombang PHK paling banyak terjadi di sektor padat karya seperti tekstil, garmen, dan alas kaki. Selain tekanan biaya produksi, sektor ini juga terpukul oleh membanjirnya barang impor terutama dari China serta masuknya barang bekas yang masih layak pakai ke pasar domestik.

Baca Juga: Efek Kenaikan Pertamax Turbo Tak Signifikan, Tapi Bisa Mengubah Perilaku Konsumen

Untuk meredam PHK, Saeful mendorong pemerintah mempercepat industrialisasi lintas sektor, membatasi impor barang konsumsi, termasuk produk otomotif, serta memberikan insentif bagi investor domestik. Insentif tersebut mencakup keringanan pajak, kemudahan berusaha, hingga penyederhanaan perizinan.

Sejalan dengan itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengungkapkan sedikitnya 9.000 pekerja di 10 perusahaan berpotensi terkena PHK dalam waktu dekat. Angka ini merupakan proyeksi awal berdasarkan laporan serikat pekerja di tingkat perusahaan.

“Saat ini tercatat berpotensi 9.000 karyawan akan terkena PHK,” ujar Said. 

Ia menjelaskan, ancaman tersebut dipicu konflik antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran yang mengganggu rantai pasok global.

Penutupan jalur strategis seperti Selat Hormuz memperburuk distribusi bahan baku impor sekaligus mendorong kenaikan biaya energi dan logistik.

Perusahaan terdampak mayoritas berasal dari industri plastik dan tekstil yang sangat bergantung pada bahan baku impor. Selain menghadapi lonjakan harga bahan baku akibat terganggunya pasokan, pelaku usaha juga terbebani kenaikan biaya bahan bakar minyak (BBM) industri yang mengikuti harga pasar.

“Susah mendapatkan barang impor, logistik, dan delivery akibat perang, maka bahan baku impor naik tajam,” jelasnya.

Industri tekstil dan garmen, misalnya, mengandalkan pasokan bahan baku dari India, Australia, hingga Amerika Serikat yang kini terganggu. Sementara industri plastik terpukul akibat tersendatnya pasokan dari kawasan Timur Tengah, yang selama ini menjadi sumber utama bahan baku.

Dalam kondisi tersebut, perusahaan melakukan efisiensi untuk menahan laju biaya produksi. Salah satu langkah yang ditempuh adalah menekan biaya tenaga kerja melalui pengurangan karyawan.

“Untuk melakukan penekanan biaya buruh adalah pengurangan karyawan,” kata Said.

KSPI memperkirakan dampak penuh dari tekanan ini akan terlihat dalam tiga bulan ke depan. Merespons hal itu, serikat pekerja mendesak pemerintah segera mengeluarkan kebijakan penyangga, seperti subsidi sementara BBM industri selama dua hingga tiga bulan guna meredam lonjakan biaya produksi.

Selain itu, KSPI juga mengusulkan penurunan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 10% atau bahkan 9% agar daya beli tetap terjaga dan perusahaan tidak perlu menaikkan harga jual.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyebut pemerintah tengah menyiapkan langkah baru untuk meredam dampak krisis global terhadap tenaga kerja. 

Ia mengungkapkan kebijakan tersebut akan diumumkan dalam waktu dekat, meski belum merinci bentuknya.

“Tunggu, nanti akan ada pengumuman dari pemerintah. Kita akan bentuk sesuatu nanti, tunggu saja,” kata Yassierli. 

Ia menambahkan, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah yang akan diperkenalkan menjelang peringatan Hari Buruh Internasional pada 1 Mei 2026. 

Yassierli mengisyaratkan akan ada berbagai kebijakan baru sebagai respons atas ancaman PHK yang meluas. 

“Menjelang 1 Mei nanti kita ada banyak surprise,” imbuhnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News