KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Seiring meningkatnya ketergantungan terhadap teknologi digital, ancaman serangan siber semakin menjadi risiko bagi dunia usaha . Serangan siber dapat mengganggu operasional, membocorkan data, hingga mengancam keberlangsungan bisnis.

Founder SyaREA World, Syamsul Safin mengatakan, perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) turut mengubah lanskap ancaman digital. Karena itu, pelaku usaha perlu memperkuat perlindungan sistem informasi, data, dan infrastruktur operasional.

"Ketahanan bisnis tidak cukup hanya ditopang kekuatan finansial, kualitas produk, dan strategi pemasaran, tetapi juga kemampuan perusahaan menghadapi ancaman digital," katanya dalam rilis, Jumat (13/11). 

Rektor Institut Teknologi Indonesia, Syopiansyah Jaya Putra mengatakan, keterhubungan sistem penjualan, pembayaran, persediaan, hingga logistik memang meningkatkan efisiensi bisnis. Namun, kondisi tersebut juga memperluas celah serangan yang dapat mengganggu berbagai layanan perusahaan.

"Keamanan harus menjadi bagian dari perencanaan inovasi sejak awal, bukan ditambahkan setelah aplikasi atau layanan diluncurkan," ujarnya.

Sementara itu, akademisi dan pakar intelijen keamanan nasional, Wawan Hari Purwanto mengingatkan, konflik geopolitik juga merambah ruang digital melalui spionase industri, pencurian kekayaan intelektual, hingga serangan terhadap infrastruktur strategis.

Baca Juga: Pemerintah Genjot Lelang Blok Migas, Minat Investor Masih Jadi Tantangan

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat, sekitar 5,5 miliar anomali trafik ancaman siber sepanjang 2025. Menurut Wawan, perusahaan perlu memperkuat deteksi dini melalui pemantauan anomali dan pertukaran informasi ancaman.

"Pertahanan negara tidak lagi bisa dipisahkan dari keamanan bisnis. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian, dan sektor swasta pun tidak akan sanggup menghadapi aktor negara sendirian," katanya.

Dari sisi hukum, akademisi Universitas Bina Nusantara, Bambang Pratama mengingatkan kebocoran data juga berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum. Perusahaan perlu memastikan kepatuhan terhadap UU Informasi dan Transaksi Elektronik serta UU Pelindungan Data Pribadi, termasuk dalam pengumpulan, penyimpanan, dan pengelolaan data.

Adapun Ketua Umum Indonesia Real World Asset Tokenization Association, Moch. Sabdo Yusmintiarto, menilai ketergantungan pada sistem digital terpusat dapat menciptakan satu titik kegagalan yang berpotensi mengganggu banyak layanan sekaligus.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News