KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Suplai vaksin dari beberapa produsen vaksin Covid-19 terancam tersendat. Pemerintah pun menyiapkan skenario lain andai suplai vaksin terhambat. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, ada pergeseran dalam suplai vaksin Covid-19 yang didapatkan dari dua skema. Pertama, vaksin dari skema multilateral melalui jalur COVAX-GAVI Menteri yang harusnya dikirim pada Maret - April 2021, harus ditunda lantaran adanya embargo di India. Budi menyebutkan, informasi yang diterima dua minggu lalu dari pihak COVAX-GAVI, pengiriman vaksin akan dilakukan pada Mei 2021. Namun kepastian tersebut masih belum dikonfirmasi COVAX-GAVI secara tertulis.
Kata Budi, ia telah meminta bantuan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk melakukan komunikasi dengan pihak GAVI memastikan alokasi vaksin Covid-19 untuk Indonesia.
Baca Juga: Malaysia pertimbangkan penggunaan vaksin AstraZeneca, menyusul temuan Uni Eropa "Selain itu, saya sudah menuliskan surat ke Presiden GAVI mengenai penundaan pengiriman ini. Kemudian kemarin ada Menlu Inggris datang disini, Saya juga sudah minta waktu khusus untuk bertemu dengan beliau menyampaikan agar kalau bisa, karena Astrazeneca ini perusahaan Inggris dia bisa mencarikan sumber lain, di luar dari yang India, walaupun tetap ini melalui mekanisme GAVI," jelas Budi dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI pada Kamis (8/4). Kedua, dari jalur bilateral, seminggu lalu pemerintah juga menerima informasi bahwa pengiriman bertahap vaksin AstraZeneca diperpanjang dari Juni 2021 hingga kuartal I dan II tahun 2022. Padahal, kesepakatan awal 50 juta dosis vaksin AstraZeneca akan dikirimkan secara bertahap pada tahun ini. "Jadwal pengiriman bilateral antara AstraZeneca dengan Biofarma yang sebelumnya memang 50 juta dijanjikan selesai di tahun 2021, sekarang mereka hanya komit 20 juta dan sisanya diundurkan ke kuartal I dan kuartal II 2022," kata Budi. Mengantisipasi pergeseran suplai vaksin Covid-19 tersebut, Budi mengatakan, pemerintah akan mengambil langkah dengan menambah jumlah pengadaan vaksin Covid-19 dari Sinovac. Hal tersebut lantaran Sinovac selama ini tidak pernah terganggu jadwal pengiriman ke Indonesia. "Sehingga untuk mengantisipasi kita sudah membuka diskusi dengan China untuk menambah sekitar 90 juta sampai 100 juta dosis tambahan untuk antisipasi kalau memang benar-benar ternyata yang 100 juta yang terdiri 54 juta dari GAVI dan 50 juta dari AstraZeneca itu bergeser," jelas Budi. Antisipasi dilakukan yaitu dengan melakukan komunikasi dengan Pemerintah China terkait tambah komitmen vaksin Sinovac. Namun, Budi menekankan, rencana tambahan vaksin dari Sinovac masih dalam diskusi awal. Soal berapa komitmen yang disanggupi Sinovac serta harga vaksin Sinovac tambahan, Budi mengatakan, masih belum diketahui. Sebagai informasi, vaksin Sinovac yang sudah disepakati untuk pengadaan sebelumnya dihargai US$ 6 per dosis. "Semua perubahan ini belum sampai ke mata anggaran karena masih dalam diskusi awal mengenai jumlah dan sampai sekarang juga belum diconfirm oleh mereka [China]. Jadi memang sampai saat ini kita belum bisa bicara angkanya, mereka juga belum bilang itu di harga berapa karena masih dalam tahap diskusi," ungkapnya.
Selain itu, pemerintah juga mencari jalur lain, melalui Amerika Serikat (AS). AS saat ini memiliki laju vaksinasi sangat cepat dan diprediksikan selesai Juni 2021. AS sendiri sudah melakukan pembicaraan informal di kalangan Menteri Luar Negeri dan Menteri Kesehatan di dunia tentang kemungkinan mereka membuka produksi vaksin bagi negara lain. "Kami akan mencoba melakukan lobi dengan Amerika, kalau dibuka mudah-mudahan Indonesia itu ada di pertamalah dibandingkan dengan negara-negara lain. Tapi memang sekali lagi itu masih dalam tahap diskusi yang sangat dini, ini merupakan antisipasi kita kalau terjadi apa-apa nanti," kata Budi. Saat ini, status komitmen ketersediaan vaksin Covid-19 bagi Indonesia ada sekitar 396 juta dosis. Namun ketidakpastian ketersediaan vaksin saat ini masih sangat tinggi terutama yang melalui jalur multilateral GAVI.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Khomarul Hidayat