JAKARTA. Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto membenarkan adanya surat edaran Seskab yang meminta para menteri tak menghadiri rapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Larangan itu dikeluarkan karena melihat tak kondusifnya suasana parlemen setelah perseteruan dua kubu, Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih. Menurut Andi, surat itu akan tetap berlaku sampai revisi Undang-undang MD3 selesai dibahas DPR. "Kalau tidak ada arahan baru dari Presiden, maka yang kami sebut konsolidasi badannya tuntas adalah setelah proses untuk amandemen UU MD3 itu tuntas," kata Andi, di Jakarta, Rabu (26/11) kemarin.
Andi mengungkapkan, surat edaran tersebut dikeluarkan pada tanggal 4 November. Saat itu, kondisi DPR terbelah sehingga pemerintah mengajukan tiga syarat agar DPR bisa melakukan konsolidasi internal terlebih dulu. Syarat pertama, Pimpinan DPR harus solid, tidak ada lagi istilah DPR tandingan. Hal ini, sebut Andi, sudah mulai terlihat. Kedua, pemerintah menghendaki pengisian posisi-posisi alat kelengkapan di DPR terdiri dari 10 fraksi melalui mekanisme yang disepakati. "Pengisian itu sekarang sudah lengkap termasuk seluruh fraksi termasuk dari KIH memasukkan nama-namanya. Tinggal ditunggu nama-nama itu disebar ke alat kelengkapan DPR," kata Andi.