KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat atas rencana anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2020. Selanjutnya, RAPBN ini akan dibahas oleh kementerian bersama komisi DPR terkait untuk diputuskan sebagai APBN 2020. 

Menurut Kepala Riset Bahana Sekuritas Lucky Ariesandi, anggaran pemerintah pada 2020 cukup konservatif. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan berada pada tingkat 5,3%, naik dari target tahun 2018 yang sebesar 5,2%. Konsumsi dan investasi akan menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ini.

Dengan melihat gambaran sementara postur anggaran ini, Bahana Sekuritas memperkirakan saham sektoral yang diuntungkan antara lain adalah sektor konsumer, terutama yang terkait dengan bahan pangan utama, seperti beras, pakan ternak, serta tembakau. 

Baca Juga: Penerimaan cukai dipatok tumbuh 9%, tarif cukai rokok pasti naik dobel digit

Pasalnya, pemerintah akan mengarahkan belanja subsidi lebih fokus untuk menopang daya beli masyarakat kelas bawah. Sebagai contoh, pemerintah akan menaikkan subsidi listrik sebesar Rp 10 triliun yang diperkirakan akan diberikan bagi golongan rumah tangga miskin, yaitu pelanggan 450 volt ampere (VA) dan 900 VA.

Pemerintah juga akan fokus meningkatkan mutu sumber daya manusia (SDM). Salah satunya adalah dengan menyediakan kartu Indonesia pintar kuliah yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin ke jenjang yang lebih tinggi. "Kartu pra-kerja akan diberikan kepada masyarakat untuk meningkatkan produktivitas pencari kerja dan kartu sembako diberikan untuk mendukung akses masyarakat miskin mendapatkan pangan," kata Lucky dalam keterangan tertulis, Selasa (3/9). 

Untuk sektor tembakau, sentimen positifnya berasal dari tarif cukai pada 2020 yang diperkirakan akan naik pada kisaran 10%-11%. Dalam RAPBN 2020, pendapatan cukai diperkirakan naik sebesar 8,2% atau secara nominal mencapai Rp 179,3 triliun, dari perkiraan pendapatan sepanjang tahun ini sebesar Rp 165,8 triliun.

Sektor yang berkaitan dengan kesehatan seperti rumahsakit dan farmasi juga bakal diuntungkan melalui program jaminan kesehatan nasional (JKN) yang terkait dengan BPJS Kesehatan. Dalam RAPBN 2020, pemerintah mengalokasikan anggaran kesehatan mencapai Rp 132,2 triliun atau naik sebesar 13%, dibanding anggaran tahun ini, yang ditargetkan sebesar Rp 117 triliun. 

Baca Juga: Sempat Dinilai Terlalu Optimis, Asumsi Pertumbuhan di 2020 Disepakati 5,3%

Pemerintah akan meningkatkan efektivitas program JKN diantaranya melalui peninjauan kembali besaran iuran penerima bantuan iuran (PBI) dan non-PBI, strategic purchasing untuk efisiensi biaya manfaat dan mempercepat peningkatan kepesertaan non-PBI. ‘’Rumahsakit yang menjalankan program BPJS seperti Siloam (SILO) dan Kimia Farma (KAEF) yang memasok obat-obatan akan diuntungkan dengan adanya kenaikan alokasi belanja kesehatan ini, sebab pembayaran dari BPJS kemungkinan akan lebih baik,’’ ucap Lucky. 

Di samping itu, Lucky melihat pemerintah akan lebih mengandalkan investasi untuk menopang pertumbuhan ekonomi tahun depan. "Karena kenaikan konsumsi masyarakat hanya sebesar 4,9%, lebih kecil dibanding target tahun ini sebesar 5%," kata dia.

Untuk mendorong investasi ini, pemerintah akan memberikan mini tax holiday (pengurangan pajak penghasilan badan sebesar 50% selama lima tahun) untuk investasi di bawah Rp 500 miliar. Di samping itu, pemerintah juga akan memberikan investment allowance untuk industri padat karya, serta memberikan super deduction bagi perusahaan yang terlibat dalam kegiatan vokasi serta pelatihan dan pengembangan (litbang).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Wahyu T.Rahmawati