KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Arah belanja pemerintah pusat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 mengalami pergeseran besar. Pemerintah menempatkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai prioritas utama, seiring rencana perluasan cakupan program tersebut. Namun, efektivitasnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masih menuai tanda tanya. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian APBN 2026, anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) melonjak tajam menjadi Rp 268 triliun.
Nilai ini hampir dua kali lipat dibandingkan alokasi tahun sebelumnya yang sebesar Rp 116,6 triliun, sekaligus menjadikan BGN sebagai lembaga dengan anggaran terbesar di APBN 2026.
Baca Juga: Di Forum Forbes, Prabowo Pamer Capaian Makan Bergizi Gratis Di bawah BGN, Kementerian Pertahanan memperoleh alokasi Rp 187,1 triliun, meningkat dari Rp 166,26 triliun pada tahun lalu. Anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) juga naik menjadi Rp 146 triliun dari sebelumnya Rp 126 triliun. Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum mendapat anggaran Rp 118,5 triliun, sedikit meningkat dari Rp 116,22 triliun ketika masih berada di bawah Kementerian PUPR. Adapun anggaran Kementerian Kesehatan dipatok sebesar Rp 114 triliun, naik dari Rp 105,64 triliun. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai, secara teori, belanja pemerintah memang bisa menjadi penggerak ekonomi. Namun, dampaknya sangat bergantung pada kualitas belanja dan kecepatan realisasinya, bukan semata besaran anggaran. Menurut Yusuf, anggaran besar MBG memberi potensi dorongan ekonomi yang signifikan.
Baca Juga: Kepala BGN Sebut Jumlah Dapur Makan Bergizi Gratis Sudah Beroperasi 5.885 “Jika belanjanya benar-benar masuk ke sektor riil seperti menyerap produksi petani, UMKM pangan, logistik daerah, dan tenaga kerja lokal, efek penggandanya bisa kuat,” ujarnya, Kamis (22/1). Meski begitu, ia mengingatkan bahwa MBG merupakan program baru dengan skema yang kompleks dan tata kelola yang belum sepenuhnya teruji. Pengalaman tahun lalu menunjukkan, banyak program besar tersendat di fase awal pelaksanaan. Jika eksekusinya kembali lambat, dampak ke ekonomi juga akan tertunda. Pandangan lebih skeptis disampaikan Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin. Ia menilai, struktur belanja APBN 2026 belum tentu mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan. “Tidak bisa dikatakan APBN 2026 pro growth. Kita harus bersiap pertumbuhan ekonomi 2026 sama atau bahkan lebih rendah dari 2025,” katanya.
Baca Juga: Kepala BGN: Anggaran Makan Bergizi Gratis Akan Terserap Rp 99 Triliun pada 2025 Wijayanto juga menyoroti risiko pemangkasan belanja akibat penerimaan negara yang diperkirakan melemah. Agar belanja kementerian dan lembaga memiliki efek pengganda yang lebih besar, ia menilai alokasi anggaran seharusnya difokuskan ke sektor yang lebih produktif.
“Seperti perumahan rakyat, infrastruktur, pengembangan UMKM, pertanian, dan kelautan. Sementara belanja pertahanan, kepolisian, dan MBG idealnya dikurangi,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
