KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Pemerintah mengalokasikan Rp 479,1 triliun untuk anggaran perlindungan sosial (Perlinsos) di 2023. Salah satu alokasi anggaran ditujukan untuk bantuan sosial (bansos).

Pengamat Politik dan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin mengatakan, fenomena tersebut kerap terjadi pada setiap rezim.

Maka Ujang menyebut peningkatan anggaran bansos tahun depan dibanding tahun sebelumnya sudah seperti lagu lama baik di pusat atau daerah.

Menurutnya, bansos akan membantu meningkatkan tingkat kepuasan terhadap pemerintah. Dengan demikian kepuasan akan partai politik yang berkuasa akan semakin tinggi.

Baca Juga: Kemenkeu: Anggaran Belanja untuk Kabupaten Meranti Lebih Besar dari Sumbangannya

"Bantuan itu berbanding lurus dengan tingkat kepercayaan publik atau kepuasan masyarakat, maka ketika pemerintah atau pemimpin dukung salah satu capres tentu bisa saja masyarakat juga dukung apa yang didukung pemimpinnya," kata Ujang kepada Kontan.co.id, Selasa (20/12).

Ujang menambahkan, keuntungan juga akan terjadi pada partai penguasa saat ini hingga partai koalisi. Pasalnya, partai-partai tersebut dianggap mendukung dan peduli dengan masyarakat melalui adanya bansos dengan meningkatkan alokasinya.

"Di situlah terjadi respons positif balik daripada masyarakat kepada pemerintah maupun partai koalisi pemerintah, khususnya partai yang berkuasa saat ini," kata Ujang.

Baca Juga: Rp 83 Miliar Bansos bagi Kaum Rentan Sudar Cair

Maka, pengawasan terhadap penyaluran bansos di tahun politik harus ditingkatkan. Hal tersebut mengingat rawannya bansos disusupi dengan kepentingan politik.

"Ini strategi politik yang dibalut dengan bantuan kepada masyarakat. Itulah yang terjadi di fenomena politik. Jadi ini sangat jelas ada muatan politisnya, suka nggak suka yaitu yang dilakukan setiap rezim ketika jelang pemilu," imbuhnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli