KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI memutuskan mengurangi alokasi anggaran bantuan pendanaan dalam rangka penyetaraan penghasilan tetap (Siltap) untuk perangkat desa.

Anggaran yang termasuk dalam pos Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan tersebut ditujukkan untuk kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa setara gaji pokok aparatur sipil negara (ASN) golongan IIA.

Baca Juga: Soal penanganan tumpahan minyak Pertamina di Karawang, DPR minta laporan tiap pekan

Dalam RAPBN 2020, anggaran yang diusulkan untuk bantuan penyetaraan Siltap perangkat desa awalnya sebesar Rp 3,7 triliun. Namun, anggaran tersebut dipangkas Rp 2,58 triliun menjadi hanya tinggal Rp 1,12 triliun untuk tahun depan.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Prima menjelaskan, pengurangan alokasi anggaran tersebut lantaran sebagian besar kabupaten/kota yang memiliki desa belum memenuhi kriteria untuk mendapatkan bantuan pendanaan Siltap.

“Dengan memperhatikan kondisi-kondisi yang ada, sehingga ada penyesuaian,” ujarnya, Rabu (11/9).

Prima menjelaskan, daerah yang berhak menerima bantuan Siltap adalah daerah yang telah memenuhi anggaran dana desa sebesar 10% dari DAU dan DBH, serta belum memenuhi ketentuan penyetaraan Siltap kepala desa dan perangkat desa seperti tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019. 

Kebutuhan penyetaraan Siltap dihitung berdasarkan selisih Siltap dengan 75% anggaran dana desa. Berdasarkan hasil tinjauan Kementerian Dalam Negeri yang telah terverifikasi, Prima menerangkan, terdapat 434 kabupaten/kota yang memiliki desa.

Baca Juga: Banggar sepakati anggaran transfer daerah Rp 856,95 triliun, ini rinciannya

Editor: Noverius Laoli