KONTAN.CO.ID-JAKARTA Anggaran belanja kementerian/lembaga (KL) pada tahun 2025 mengalami kenaikan signifikan dibandingkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN 2025) dan hasil rapat kerja (raker) postur sementara di DPR RI. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata menyampaikan, anggaran belanja K/L naik menjadi Rp 1.160,08 triliun dari sebelumnya sebesar Rp 1.094 triliun dalam postur sementara dan sebesar Rp 976,78 triliun dalam RAPBN 2025. "Jadi ada peningkatan yang signifikan," ujar Isa dalam Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Selasa (10/9).
Adapun kenaikan belanja K/L ini disebabkan oleh adanya pergeseran beberapa pos. Sayangnya dirinya enggan memerinci lebih detail pos K/L mana saja yang mengalami kenaikan ataupun penurunan. Sementara belanja non K/L mengalami penurunan menjadi
Head of Macroeconomic & Financial Market Research Permata Bank Faisal Rachman mengatakan bahwa naiknya belanja K/L tersebut juga diikuti dengan penurunan belanja non K/L sehingga adanya realokasi.
Baca Juga: Anggaran Kementerian/Lembaga di 2025 Melonjak Jadi Rp 1.160,08 Triliun "Jadi awalnya memang pada RAPBN 2025 belanja non K/L cukup besar karena agar dibuat lebih fleksibel untuk pemerintahan baru," ujar Faisal kepada Kontan.co.id, Selasa (10/9). Namun saat ini, kata Faisal, sudah mulai ada adjustment dari pemerintahan saat ini ke pemerintahan baru yang membuat belanja K/L dinaikkan. Tujuannya adalah agar sudah ada kesiapan anggaran kementerian teknis yang akan menjalankan kebijakan pemerintahan baru. "Secara keseluruhan realokasi tersebut belum mengubah target
growth (pertumbuhan) pemerintah karena memang program pemerintah baru masih sama dengan saat RAPBN 2025 diumumkan, termasuk program makan bergizi gratis," katanya. Sementara itu,
Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai, kenaikan anggaran tersebut berpotensi memberikan dorongan pertumbuhan ekonomi melalui transmisi belanja pemerintah terutama pada tahun depan. Di sisi lain, kenaikan anggaran K/L tersebut juga bisa memberikan efek pengganda. Sebut saja program makan bergizi gratis yang dijalankan dengan menggandeng usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) terutama di level daerah. "Ini akan memberikan dorongan permintaan untuk pemenuhan program tersebut dan pada moralnya saya kira juga bisa memberikan efek positif terhadap perkembangan dari UMKM di level daerah," jelas Yusuf. Hanya saja, dirinya belum memperhitungkan seberapa besar dampak pertumbuhan ekonomi dari kenaikan anggaran K/L ini. Hal ini dikarenakan harus dilihat terlebih dahulu eksekusi dari program baru yang akan dijalankan pemerintahan selanjutnya. "Pemerintah perlu secara reguler melakukan proses monitoring dan evaluasi dari program tersebut terutama untuk melihat apakah
output dari program baru terutama itu telah tercapai atau tidak," pungkasnya. Sebelumnya, Sri Mulyani bersama Thomas Djiwandono telah melaporkan perkembangan pembahasan RUU APBN 2025 kepada Prabowo Subianto mengenai berbagai usulan program dan anggaran yang disediakan. "Arahan beliau (Prabowo) sesuai program prioritas yang akan dicapai dalam pemerintahan baru 2024-2029," kata Sri Mulyani dalam unggahan di instagram pribadinya @smindrawati.
Tidak hanya terkait RAPBN 2025, Sri Mulyani juga menyampaikan pelaksanaan APBN 2024 dan outlooknya yang akan ditutup Desember 2024 di bawah presiden terpilih. "Dengan demikian beliau mengetahui detail perkembangan pelaksanaan APBN yang sedang berjalan," katanya.
Baca Juga: 10 Kementerian dengan Anggaran Jumbo di 2025, Ada Badan Gizi Nasional Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Tri Sulistiowati