KONTAN.CO.ID -   JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, target belanja negara dalam postur makro fiskal 2023 akan berada pada kisaran 13,8% hingga 14,6% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau sekitar Rp 2.795,9 triliun hingga Rp 2.993,4 triliun.

Sri Mulyani menjelaskan, postur ini disusun dengan mempertimbangkan berbagai hal, seperti subsidi energi karena kenaikan harga minyak mentah yang diasumsikan mencapai US$ 80 - US$ 100 per barrel.

“Saya ingin memberikan catatan bahwa di dalam postur ini (2023) shock yang besar dari sisi subsidi yang sekarang ini terus sedang kita hitung dan kita kelola tentu nanti akan memengaruhi postur di 2022 dan 2023. Namun ini masih belum memasukkan keseluruhannya," ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Selasa (31/5).

Baca Juga: Banyak Tantangan, Sri Mulyani Tetap Optimistis Pertumbuhan Ekonomi 2023 di Atas 5%

Adapun secara rinci, belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat yang mencapai Rp 1.995,7 triliun hingga Rp 2.161,1 triliun atau setara 9,85% hingga 10,54% terhadap PDB.

Sementara itu transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) akan mencapai Rp 800,2 triliun hingga Rp 832,4 triliun atau setara dengan 3,95% persen hingga 4,06% terhadap PDB.

Adapun belanja tersebut akan dianggarkan untuk beragam pos pengeluaran, seperti kesehatan, perlindungan sosial, pendidikan dan belanja infrastruktur.

Sri Mulyani memaparkan, belanja kesehatan pada 2023 akan berada di rentang Rp 153,8 triliun hingga Rp 209,9 triliun. Namun jika tidak menyertakan anggaran pandemi, maka belanja kesehatan di tahun 2023 jauh lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya.

Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Anggaran Perlindungan Sosial pada 2023 Naik

Editor: Noverius Laoli