JAKARTA. Pemerintah mengakui beban biaya operasional (overhead cost) sejumlah pemerintah daerah sudah melebihi batas rata-rata kemampuan anggaran daerah mereka. Beban tersebut diakibatkan oleh belanja pegawai yang berlebihan.

Dedi Masykur, Staf Khusus Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas mengatakan, pemerintah sudah meminta kepada pemerintah daerah agar menekan beban biaya operasional tersebut dengan cara membatasi remunerasi.

Menurut Dedi, ada beberapa daerah yang memberikan remunerasi bagi pegawainya lebih tinggi dibandingkan dengan remunerasi pegawai pemerintah pusat. Hal ini yang membuat anggaran belanja pegawai daerah membengkak bahkan jauh lebih besar ketimbang belanja modalnya.

Bank Digital Ini Berikan 100 Kali Transfer Gratis Per Bulan Bagi Nasabah

Celakanya, daerah yang memberikan remunerasi tinggi itu, belum tentu memiliki sumber pendapatan besar. Ia mencontohkan daerah di Jawa Barat memberikan remunerasi lebih besar dibandingkan daerah di Kalimantan Timur yang sumber pendapatannya melimpah.

Pemerintah sendiri tengah menimbang-nimbang untuk melakukan pembatasan jumlah pegawai negeri sipil di daerah agar mereka lebih bijak membelanjakan anggaran. "Gaji pegawai jangan sampai berlebihan," ujar Dedi akhir pekan lalu.

Selain itu, kata Dedi, agar dana transfer ke daerah lebih maksimal penggunaannya, pemerintah juga menggodok rencana untuk menyatukan kembali daerah-daerah yang dulu pernah dimekarkan.

Dengan catatan, jika daerah tersebut dinilai gagal memanfaatkan dana transfer daerah dengan baik. "Idenya kan memang dari dulu begitu. Kalau bisa dimekarkan kenapa tidak bisa dikuncupkan," ujarnya.

Dedi mengatakan, rencana ini tidak melanggar beleid tentang otonomi daerah. Menurutnya, banyak daerah baru yang hanya mengandalkan dana alokasi umum (DAU) untuk belanja pegawai.

Padahal seharusnya DAU lebih banyak dipakai sebagai belanja modal. "Kalau memang tidak bagus akan ditarik ulang. Ada daerah yang sampai 70% untuk belanja pegawai. Itu sudah tidak sehat," imbuhnya.

Sebelumnya, berdasarkan penelitian Institute for Development of Economics and Finance Indonesia (Indef), overhead cost pemerintah daerah di Indonesia rata-rata mencapai 75%, yang mencakup biaya untuk menggaji pegawai serta biaya lainnya untuk keperluan operasional birokrasi. Padahal, overhead cost yang normal berada di kisaran 30%.

Padahal, jumlah dana transfer ke daerah mengalami peningkatan signifikan dan tumbuh 22,6% per tahun. Saat ini, dari Rp 1.320 triliun anggaran belanja dalam APBN Perubahan 2011, sekitar Rp 400 triliun merupakan dana transfer daerah. Sisi lain, setiap 10% kenaikan belanja daerah, cuma menyumbang 0,06% pertumbuhan ekonomi dan hanya mendatangkan 0,19% kesempatan kerja.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News