KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah menetapkan anggaran belanja pemerintah pusat dalam APBN 2026 yang diterima langsung oleh masyarakat berpenghasilan rendah sebesar Rp 1.376,9 triliun.

Jumlah tersebut naik 3,29% secara tahunan (year on year/yoy) dari alokasi anggaran tahun 2025 yang sebesar Rp 1.333 triliun.

Sri Mulyani menyebut, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo, belanja pusat dan daerah harus menjadi satu arah, sehingga anggaran secara langsung dapat dinikmati lebih banyak masyarakat.

Sinergi Djarum Foundation, Pemerintah, dan Peneliti Bawa Asa Konservasi Elang Jawa

Baca Juga: Daftar Negara Paling Gemar Belanja Online di Dunia, Ada Indonesia?

"Masyarakat banyak mendapatkan bantuan langsung dari pemerintah pusat. Itu Rp 1.376,9 triliun sendiri. Ini artinya walaupun pusat yang belanja, yang menikmati adalah rakyat atau masyarakat di daerah-daerah," ungkapnya, Jumat (15/9/2025).

Sri Mulyani merinci, total anggaran tersebut akan disalurkan kepada program-program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, di antaranya:

• Program Keluarga Harapan (PKH) : Rp 28,7 triliun
• PIP/KIP Kuliah/Beasiswa lainnya: Rp 88,6 triliun
• Kartu Sembako (BPNT) : 43,8 trilun
• Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan : Rp 69,0 triliun
• Cek Kesehatan Gratis dan Tuborkolosis (TB), revitalisasi Rumah Sakit (RS) : Rp 7,3 triliun
• Renovasi/Revitalisasi Sekolah : Rp 22,5 triliun
• Makan Bergizi Gratis (MBG): Rp 335 triliun
• Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda : Rp 27,9 triliun
• Preservasi jalan dan Jembatan : Rp 24,9 triliun
• Perumahan : Rp 48,7 triliun
• Bendungan dan Irigasi: Rp 12 triliun
• Koperasi Desa/kelurahan Merah Putih : Rp 83 triliun
• Subsidi Non Energi (Subsidi/KUR dan Pupuk): Rp 108,8 triliun
• Tunjangan Profesi Guru (TPG)/TPD Non ASN: Rp 63,5 triliun
• Subsidi Energi dan Kompensasi: Rp 381,3 triliun
• Lumbung Pangan Rp 22,4 triliun
• Bulog dan cadangan pangan: Rp 28,5 triliun
• Kampung nelayan dan pengamanan nasional Rp 6,6 triliun

Sri Mulyani menyampaikan, semua pos anggaran belanja tersebu letak alokasinya adalah di daerah, dan dinikmati oleh masyarakat di daerah. 

"Sehingga memang APBN dari sisi belanja pusat cukup besar yang dilakukan oleh pemerintah pusat langsung kepada masyarakat di daerah," ungkapnya.

Baca Juga: Fenomena Rojali Kian Nyata, BPS Mencatat Orang Kaya Makin Menahan Belanja

Lebih jauh Sri Mulyani kembali menegaskan belanja Kementerian/Lembaga, dan transfer ke daerah (TKD) menjadi satu kesatuan. 

"Kami memetakan dalam hal ini program-program prioritas presiden yang langsung dinikmati oleh masyarakat," ungkapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News