JAKARTA. Deputi tim transisi presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla, Hasto Kristiyanto menyatakan, pemerintahan Jokowi nanti tetap fokus menjalankan agenda kerakyatan meski dibekap keterbatasan anggaran. Menurut Hasto, keterbatasan anggaran menjadi tantangan dan seni pemerintahan Jokowi-JK. 

"Sesuai pesan pak Jokowi, rakyat, khususnya yang rentan persoalan kemiskinan seperti petani dan nelayan harus menjadi fokus perhatian," kata Hasto dalam pernyataan tertulis, Rabu (13/8). 

Karena itulah, kata Hasto, Jokowi selalu menegaskan bahwa tim transisi harus mampu menjabarkan kebijakan ke depan agar sesuai dengan visi, misi, dan janji semasa kampanye. Beberapa program unggulan harus dipercepat realisasinya seperti kartu Indonesia sehat, kartu Indonesia pintar, penataan permukiman masyarakat, dan penyediaan lapangan pekerjaan baru. 

Selain itu, Hasto juga menyatakan perlunya kinerja yang cepat dari kelompok kerja APBN dan energi untuk membantu Jokowi-JK merumuskan persoalan dan solusinya. Semua pokja juga dituntut membuat terobosan agar transisi pemerintahan berjalan mulus dan kabinet pemerintahan selanjutnya dapat bekerja lebih efektif.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan itu menuturkan, Jokowi-JK tak ingin pemerintahannya kelak tersandera oleh kepentingan apapun. Termasuk dalam proses pembentukan kabinet yang harus berbasiskan pada kinerja dan bukan praktik sempit transaksional. "Kepemimpinan ke depan adalah kepemimpinan yang turun ke bawah dan memahami secara detail persoalan di lapangan," ungkapnya. 

Hasto menambahkan, Jokowi-JK akan berhadapan juga dengan tantangan menjalankan program dengan anggaran yang terbatas. Tantangan besar itu nampak dari data yang dimiliki Hasto mengenai warisan hutang negara yang mencapai Rp 3.000 triliun. Selain itu, APBN Perubahan 2014 dan ruang fiskal yang tersedia pada tahun 2015 sangat terbatas untuk melaksanakan agenda kerakyatan. Belum lagi beban subsidi ratusan triliun rupiah dan tenggat waktu pembayaran utang yang diwariskan pada pemerintahan Jokowi-JK nanti. Semua itu dianggap menjadi bayang-bayang yang menantang pemerintahan selanjutnya. 

Sebelumnya, presiden terpilih Jokowi tidak bisa memaksakan program-programnya masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015. Jika pemerintah tiba-tiba memasukkan program Jokowi dalam APBN yang disahkan, maka hal ini bisa langsung digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). 

"Program presiden terpilih seperti KIS (Kartu Indonesia Sehat) itu baru bisa dimasukkan pada RAPBN-P 2015 karena RAPBN 2015 sudah disusun sejak RKA K/L dari Januari-April lalu dan mulai pembahasan APBN bulan Mei-Juni. Kalau mau dimasukkan sekarang, nanti akan mengulang proses dari awal," ujar Staf Khusus Presiden bidang ekonomi, Firmanzah di Jakarta, Selasa (12/8/2014). 

Firmanzah menuturkan pemerintah baru paling cepat memajukan RAPBN-P 2015 pada 2 Januari mendatang. Di dalam rancangan itu, presiden terpilih baru bisa secara leluasa menyusun program-program prioritasnya. Mantan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini mengungkapkan, anggaran untuk program presiden baru juga hanya bisa dibahas oleh anggota DPR. Lebih lanjut, Firmanzah menyatakan untuk RAPBN 2015 hanya mencakup anggaran rutin seperti gaji pegawai, pembayaran utang, alokasi dana pendidikan 20 persen, dan anggaran desa. Hingga kini, dia mengaku belum berkomunikasi dengan presiden terpilih. (Indra Akuntono)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto