JAKARTA. Pola manajemen pengelolaan anggaran oleh sejumlah pemerintah daerah sampai saat ini masih belum juga membaik.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang seharusnya mereka gunakan untuk memakmurkan kehidupan rakyat, malah mereka hamburkan untuk belanja pegawai di daerah mereka. Setiawan Wangsa Atmaja, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengatakan, pola pemborosan ini bisa dilihat dari alokasi anggaran yang dihabiskan oleh sejumlah provinsi dan kabupaten kota untuk pos anggaran tersebut pada periode tahun 2012- 2013 lalu.

Berdasarkan temuan kementeriannya, lanjut Setiawan, masih ada 122 dari sekitar 511 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia yang prosentase alokasi belanja pegawai mereka masih di atas 60%. Kabupaten kota tersebut antara lain; Bantul sebesar 71, 94%, Ngawi sebesar 72, 97%, Ambon sebesar 73, 39%, Kuningan 73, 99% dan Langsa sebesar 76,69%.

Bukan hanya soal besaran prosentase belanja pegawai, Setiawan menambahkan, kementeriannya juga menemukan permasalahan soal jumlah PNS di sejumlah kabupaten kota, khususnya guru. Dari temuan Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi untuk level pendidikan tingkat taman kanak- kanak setidaknya ada 389 kabupaten kota di 33 provinsi yang mengalami kelebihan guru.

Kondisi tersebut, berbanding terbalik dengan jumlah guru untuk level pendidikan SD dan SMP yang di sejumlah kabupaten kota justru mengalami kekurangan.

"Untuk level SMP ada 353 kabupaten kota, 33 provinsi dan SD ada 418 kabupaten kota dan 34 provinsi yang justru kekurangan gurun," kata Setiawan dalam Rapat Kerja Nasional Pendayagunaan  Aparatur Negara Bidang SDM di Jakarta Kamis (27/2). Azwar Abubakar, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengatakan, banyak masalah yang memicu besarnya belanja pegawai di daerah sampai saat ini.

Masalah pertama dan paling utama, adalah pola perekrutan PNS di daerah yang selama ini diajukan tidak berdasarkan kebutuhan. "Mereka banyak yang terima PNS karena orang dekat, mereka memasukkan itu," katanya. Permasalahan lain, adalah soal manajemen pemerintahan di daerah. Azwar mengatakan bahwa berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh kementeriannya terhadap seluruh provinsi dan kabupaten kota di Indonesia, hanya delapan provinsi dan empat kabupaten kota saja yang mendapatkan predikat baik dalam soal manajemen pemerintahan. Selebihnya, masih belum memuaskan. Azwar mengatakan, pemerintah akan memperbaiki semua permasalahan tersebut. Namun, kemungkinan besar perbaikan tidak akan bisa dilaksanakan secara cepat. Pasalnya, selain dihadapkan kepada sistem yang sampai saat ini masih belum berjalan, kementeriannya sampai saat ini juga masih dihadapkan kepada proses penerimaan pegawai honerer K2 menjadi PNS.

Oleh karena itulah, dalam waktu dekat ini, kementerian PAN RB akan berbicara dengan semua kepala daerah untuk mengetahui tingkat kebutuhan PNS mereka. "Beresin masalah ini tidak mudah, ini seperti mengobati kaki patah, disambung dulu, kemudian dijaga supaya tidak infeksi dan sebagainya," kata Azwar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dikky Setiawan