KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mengungkapkan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan (SE Menkeu) S-37/MK.02/2025 tanpa melalui ruang negosiasi.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengungkapkan, pagu awal Kementerian PPN/Bappenas pada 2025 adalah sebesar Rp 1,97 triliun.Kemudian setelah ada Instruksi Presiden RI Nomor 1.2025 tentang Efisiensi belanja dan pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025 serta SE Menkeu S-37-MK.02/2025 anggaran diefisiensi sebesar Rp 1,077 triliun.

Akan tetapi, setelah ada rapat bersama dengan Kementerian Keuangan pada 11 Februari 2025, berasaran anggaran yang dipangkas berubah menjadi hanya Rp 1,002 triliun, atau atau 50,8% dari pagu. Dengan demikian anggaran Bappenas di 2025 berubah menjadi sebesar Rp 968,05 miliar.

BI Optimistis Hadapi 2026, Perkuat Bauran Kebijakan hingga Digitalisasi

Baca Juga: Bisa Jadi Masalah Penegakan HAM, Komnas HAM Minta Pemangkasan Anggaran Dikaji Ulang

Dalam rapat kerja, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit bertanya kepada Menteri PPN Rachmat Pambudy, apakah anggaran yang diefisiensikan tersebut merupakan anggaran yang dihitung oleh Kementerian PPN/Bappenas atau arahan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Diberikan (anggaran efisiensi Rp 1 triliun) dari Kemenkeu,” kata Rachmat saat melakukan rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Rabu (13/2).

Menanggapi pernyataan tersebut, Dolfie menyayangkan proses keputusan efisiensi kepada K/L yang terjadi, utamanya kepada Kementerian PPN/Bappenas.

“Ini yang sungguh luar biasa, Kementerian PPN tugasnya menjabarkan visi misi program Presiden, kalau bapak sebagai orkestrator diberikan, bagaimana K/L lain. Bapak diberi fungsi pengendalian tapi bapak gak bisa kendalikan terus gimana?,” kata Dolfie.

Baca Juga: Kena Pangkas 38,88%, Anggaran Kemendag Tahun 2025 Susut Menjadi Rp 1,13 Triliun

Menanggapi pernyataan Dolfie, Rachmat menjawab, bahwa efisiensi anggaran yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto merupakan sebuah keharusan, dan merupakan strategi untuk mencapai tujuan yang besar bagi kesejahteraan rakyat.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Menteri PPN/Kepala Bappenas Teni Widuriyanti mengungkapkan, pada 11 Februari 2025 terdapat pertemuan antara seluruh Sekretaris Jenderal dan Sekretaris Menteri di Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bersama 3 Wakil Menteri Keuangan yakni Suahasil Nazara, Thomas Djiwandono dan Anggito Abimanyu

Dari pertemuan tersebut, ia mengungkapkan kementeriannya mendapatkan pemotongan anggaran sekitar Rp 1 triliun tanpa adanya diskusi.

“Jadi potongan efisiensi Rp 1 triliun itu diberikan langsung tanpa diskusi,” kata Teni.

Ia menjelaskan anggaran yang diefisiensikan adalah pada pos belanja barang dan belanja modal, sehingga menghasilkan angka Rp 1 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News