KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengalokasikan Rp 6,12 triliun untuk Direktorat Jenderal Perhubungan Udara pada 2027. Anggaran tersebut diarahkan untuk menjaga layanan penerbangan perintis, memperkuat keselamatan dan keamanan, serta mengembangkan sejumlah bandar udara prioritas. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, Lukman F. Laisa, mengatakan tambahan dan pergeseran anggaran 2027 diarahkan untuk menjaga keberlanjutan pelayanan publik sekaligus memenuhi standar keselamatan dan keamanan penerbangan.
Baca Juga: Anggaran Ditjen Perhubungan Darat 2027 Jadi Rp 5,15 Triliun, Ini Prioritas Belanjanya “Pergeseran dan penambahan anggaran tersebut diarahkan untuk menjaga keberlanjutan pelayanan publik, meningkatkan kualitas wilayah, serta mendukung pemenuhan standar keselamatan dan keamanan penerbangan,” ujar Lukman dalam rapat bersama Komisi V DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (3/9/2026). Salah satu prioritasnya adalah layanan keperintisan. Ditjen Perhubungan Udara menyiapkan Rp788,51 miliar untuk 309 rute yang terdiri atas 262 rute penumpang dan 47 rute kargo. Layanan tersebut dikoordinasikan melalui 23 wilayah perintis. Selain menjaga konektivitas wilayah, Kemenhub mengalokasikan Rp1,176 triliun untuk program keselamatan dan keamanan penerbangan. Anggaran tersebut digunakan untuk pengawasan dan pengendalian,
ramp check, inspeksi,
surveillance, evaluasi dan verifikasi, dukungan inspector, hingga rehabilitasi prasarana serta pemeliharaan fasilitas keselamatan dan keamanan bandar udara. Pengembangan bandar udara juga menjadi prioritas dengan alokasi Rp 1,289 triliun.
Baca Juga: Lebih dari 1.700 Siswa dan Guru Keracunan dalam Sepekan akibat Program MBG Sejumlah bandara yang masuk dalam rencana pengembangan antara lain Wanam dan Mopah Merauke untuk mendukung kawasan produksi pangan, serta Naha, Beto Ambari, Tampapadang, Nop Goliat, Dekai, Babo, Gorontalo, Siboru, Fakfak, Singkawang, Pangsuma, Rahadi Oesman, Bumi, Sugi Manuru, F.L. Tobing, Muara Bungo, Selayar, dan Bandar Naira. Anggaran pengembangan tersebut juga mencakup studi perencanaan di 12 lokasi serta pemenuhan bangunan operasional di 45 lokasi. Di sektor keselamatan dan keamanan, Ditjen Perhubungan Udara menyiapkan rehabilitasi prasarana di 31 lokasi, rekondisi fasilitas PKP-PK di 20 lokasi, optimalisasi
airfield lighting di enam lokasi, pengadaan dan pemasangan PRPS di dua lokasi, peralatan keadaan darurat di 23 lokasi, X-ray dan WTMD di 14 lokasi, serta CCTV di 31 lokasi. Program rehabilitasi pascabencana juga masuk dalam prioritas. Penanganan diarahkan ke sejumlah bandar udara di Sumatra dan Nusa Tenggara Timur yang terdampak bencana. Dari sisi anggaran, pagu Rp 6,12 triliun tersebut masih lebih rendah dibandingkan kebutuhan Ditjen Perhubungan Udara 2027 yang mencapai Rp14,14 triliun. Artinya, masih terdapat backlog kebutuhan anggaran sekitar Rp8,01 triliun.
Adapun pagu tersebut terdiri atas belanja pegawai Rp1,241 triliun, belanja barang operasional Rp1,017 triliun, dan belanja nonoperasional Rp3,868 triliun. Berdasarkan program, Rp2,837 triliun dialokasikan untuk dukungan manajemen dan Rp3,29 triliun untuk infrastruktur konektivitas. Untuk memperkuat manfaat ekonomi di sekitar bandar udara, Ditjen Perhubungan Udara juga menyiapkan program padat karya sebesar Rp 13,8 miliar pada 40 satuan kerja. Program tersebut ditargetkan menyerap 6.450 tenaga kerja dengan volume 70.950 orang per hari dan total upah Rp 10,64 miliar. Pekerjaan padat karya antara lain mencakup pemotongan rumput area airstrip, pembersihan saluran dan pagar pengaman, pengecatan marka runway, serta pembersihan dan pengecatan gedung operasional bandar udara. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
