JAKARTA. Pemerintah telah menyiapkan dana untuk mengambil alih aset PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) dalam APBNP 2012 sebesar RP 2 triliun. Hanya saja, sampai saat ini anggaran ini belum bisa cair dan masuk dalam anggaran yang dibintangi. Pasalnya, Pusat Investasi Pemerintah (PIP) belum menjelaskan rencana pengambilalihan Inalum kepada DPR. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Kiagus Ahmad Badaruddin mengatakan pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk pengambilalihan Inalum dalam APBNP 2012 sebesar Rp 2 triliun. Hanya saja, anggaran tersebut masih dibintangi. "DPR masih mau melihat dulu analisis keuntungan dan biaya (cost and benefit analysis) bagaimana kalau diambil (diakuisisi) oleh PIP, dan bagaimana kalau diambil oleh yang lain," jelasnya Jumat (12/10). Yang jelas, Kiagus bilang pemerintah akan tetap melakukan divestasi Inalum setelah kontrak kerja sama dengan Jepang berakhir untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Menurutnya, fokus pemerintah adalah untuk pengambilalihan Inalum. Setelah itu, baru dibahas lagi apakah pengelolaannya diserahkan kepada BUMN atau akan melibatkan swasta. Sebelumnya, Kepala PIP Soritaon Siregar mengatakan pada awal tahun 2012, PIP memiliki saldo awal untuk investasi sebesar Rp 12,5 triliun. Nah, dalam APBN 2012 pemerintah mengalokasikan dana bagi PIP sebesar Rp 2,87 triliun, rinciannya untuk pembelian saham PT Inalum tahap I sebesar Rp 2 triliun dan untuk investasi di bidang geothermal sebesar Rp 876,5 miliar. Sehingga, total dana investasi sebesar Rp 15,38 triliun. Soritaon bilang pemerintah akan mengambil alih seluruh aset Inalum yang dimiliki oleh Jepang. Sayangnya, ia belum tahu berapa besar nilai divestasi PT Inalum yang nanti akan diambil alih. Tapi, "Yang pasti pemerintah pusat ingin mengambil seluruh asetnya dari Jepang. Nanti kalau ada perusahaan Indonesia yang berminat, baru kita tenderkan," katanya beberapa waktu lalu. Catatan saja, proyek Inalum adalah proyek kerja sama antara pemerintah Indonesia dan investor asal Jepang yang tergabung dalam Nippon Asahan Alumunium Co.Ltd (NAA). Kerja sama ini dimulai sejak tahun 1975 dan akan berakhir pada 2013 nanti. Saat ini, pemerintah Indonesia menguasai saham Inalum sebesar 41,12%, sedangkan sisanya sebesar 58,88% dikuasai oleh NAA.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Anggaran divestasi Inalum masih dibintangi
JAKARTA. Pemerintah telah menyiapkan dana untuk mengambil alih aset PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) dalam APBNP 2012 sebesar RP 2 triliun. Hanya saja, sampai saat ini anggaran ini belum bisa cair dan masuk dalam anggaran yang dibintangi. Pasalnya, Pusat Investasi Pemerintah (PIP) belum menjelaskan rencana pengambilalihan Inalum kepada DPR. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Kiagus Ahmad Badaruddin mengatakan pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk pengambilalihan Inalum dalam APBNP 2012 sebesar Rp 2 triliun. Hanya saja, anggaran tersebut masih dibintangi. "DPR masih mau melihat dulu analisis keuntungan dan biaya (cost and benefit analysis) bagaimana kalau diambil (diakuisisi) oleh PIP, dan bagaimana kalau diambil oleh yang lain," jelasnya Jumat (12/10). Yang jelas, Kiagus bilang pemerintah akan tetap melakukan divestasi Inalum setelah kontrak kerja sama dengan Jepang berakhir untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Menurutnya, fokus pemerintah adalah untuk pengambilalihan Inalum. Setelah itu, baru dibahas lagi apakah pengelolaannya diserahkan kepada BUMN atau akan melibatkan swasta. Sebelumnya, Kepala PIP Soritaon Siregar mengatakan pada awal tahun 2012, PIP memiliki saldo awal untuk investasi sebesar Rp 12,5 triliun. Nah, dalam APBN 2012 pemerintah mengalokasikan dana bagi PIP sebesar Rp 2,87 triliun, rinciannya untuk pembelian saham PT Inalum tahap I sebesar Rp 2 triliun dan untuk investasi di bidang geothermal sebesar Rp 876,5 miliar. Sehingga, total dana investasi sebesar Rp 15,38 triliun. Soritaon bilang pemerintah akan mengambil alih seluruh aset Inalum yang dimiliki oleh Jepang. Sayangnya, ia belum tahu berapa besar nilai divestasi PT Inalum yang nanti akan diambil alih. Tapi, "Yang pasti pemerintah pusat ingin mengambil seluruh asetnya dari Jepang. Nanti kalau ada perusahaan Indonesia yang berminat, baru kita tenderkan," katanya beberapa waktu lalu. Catatan saja, proyek Inalum adalah proyek kerja sama antara pemerintah Indonesia dan investor asal Jepang yang tergabung dalam Nippon Asahan Alumunium Co.Ltd (NAA). Kerja sama ini dimulai sejak tahun 1975 dan akan berakhir pada 2013 nanti. Saat ini, pemerintah Indonesia menguasai saham Inalum sebesar 41,12%, sedangkan sisanya sebesar 58,88% dikuasai oleh NAA.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
