JAKARTA. Gubernur Joko Widodo (Jokowi) menyodorkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) tahun 2013 kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) DKI Jakarta dengan total senilai Rp 46,86 triliun. Jumlah ini meningkat sebesar 13,32% ketimbang APBD Perubahan tahun 2012 yang sebesar Rp 41,35 triliun.

Dalam RAPBD DKI 2013, total pendapatan Jakarta pada tahun depan diproyeksikan sebesar Rp 41,55 triliun. Sedangkan, bujet untuk belanja daerah dipatok sebesar Rp 42,48 triliun. Adapun penerimaan pembiayaan diproyeksikan senilai Rp 5,20 triliun yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) tahun 2012 dan sebesar Rp 110 miliar dari pinjaman Bank Dunia.

Pengeluaran pembiayaan DKI Jakarta tahun depan direncanakan sebesar Rp 4,38 triliun. Sementara,  jatah untuk gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil (PNS) ditetapkan sebesar Rp 10,59 triliun.

Penyusunan RAPBD DKI 2013 tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi Jakarta yang diproyeksikan sebesar 6,8%-7%. Asumsi ini lebih baik ketimbang pertumbuhan ekonomi tahun ini yang diperkirakan hanya mencapai 6,5% sampai 6,8%. Sehingga, dengan asumsi nilai tukar rupiah terhadap dollar AS sebesar Rp 9.300, inflasi tahun depan diramal antara 5%-6%.

Jokowi optimistis, RAPBD DKI 2013 bisa rampung paling telat akhir tahun ini. "Mudah-mudahan bisa langsung disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri secepatnya. Ini (APBD) sudah dikebut pagi, siang, malam, dan saya optimistis disetujui," katanya kemarin. Jokowi bilang, keterlambatan penyelesaian RAPBD terkait posisinya yang baru dilantik sebagai gubernur pada pertengahan Oktober lalu.

Wakil Ketua DPRD DKI, Jakarta Triwisaksana, menjelaskan, legislator bakal menanggapi penyampaian RAPBD 2013 secara resmi pada Jumat (21/12). Pada prinsipnya, Triwisaksana bilang, DPRD juga berkomitmen agar RAPBD DKI 2013 bisa segera disahkan. "Kami juga berupaya membantu pemprov agar bisa segera menjalankan tugasnya," imbuhnya.

Yang menarik, dari 20 program unggulan DKI tahun 2013, megaproyek mass rapid transit (MRT) sudah mendapat porsi dalam belanja daerah senilai Rp 3,8 triliun. Menurut Jokowi, MRT masuk dalam proyek unggulan dan mendapat alokasi meski nasibnya belum diputuskan. "Jika sudah dimasukkan dan dananya tidak jadi digunakan, hal itu juga tak masalah," ungkapnya.

Bagaimana dengan proyek monorail? RAPBD DKI 2013 tidak memberi alokasi untuk proyek antikemacetan yang mangkrak tersebut. Sebab, semua biaya untuk pembangunan monorel dibebankan kepada pihak swasta.

Proyek unggulan lainnya adalah Kanal Banjir Timur (KBT), normalisasi sungai dan penataan situ, pembangunan Terminal Bus Pulogebang, peningkatan pengelolaan busway, pembangunan rumah susun dan infrastruktur, serta penataan kampung.

Kemudian, ada proyek air limbah domestik, sarana pendidikan dan kesehatan, penataan pedagang kaki lima (PKL), serta peningkatan sarana dan prasarana olahraga dan pemuda. Total bujet yang digelontorkan untuk 20 program unggulan tahun depan mencapai Rp 11,88 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dadan M. Ramdan