KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Aksi demonstrasi yang terjadi beberapa waktu belakangan ini salah satunya menyoroti anggaran bagi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Untuk itu, ke depan masyarakat meminta agar anggaran DPR harus terbuka buat publik.

Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin menjelaskan bahwa keterbukaan anggaran bagi parlemen sangat diperlukan demi membangun kepercayaan publik.

“Harus terbuka dan transparan. Ini penting untuk membangun trust rakyat kepada Pemerintah dan DPR,” ujarnya kepada KONTAN, Senin (1/9/2025).

TelkomGroup Gaet 575 Perusahaan di BATIC 2025 untuk Perluas Bisnis Digital

Baca Juga: Prabowo : DPR akan Cabut Tunjangan Anggota dan Moratorium Kunker ke Luar Negeri

Wijayanto berpandangan, tunjangan-tunjangan bagi anggota DPR yang belakangan memicu gelombang aksi demonstrasi perlu segera ditarik. Dia pun menuturkan, tunjangan tersebut di antaranya tunjangan perumahan dan komunikasi.

“Paling tidak tunjangan perumahan dan tunjangan komunikasi. Dana aspirasi tetap diperlukan tetapi nilainya perlu dirasionalisasi dan pemanfaatannya perlu dibuat transparan. Ada beberapa hal lain, tetapi tiga hal itu yang saya rasa paling penting,” ungkapnya.

Baca Juga: Delapan Fraksi DPR RI Minta Maaf dan Sepakat Evaluasi Tunjangan Perumahan

Di samping itu, Wijayanto menuturkan, demo yang terjadi belakangan ini dapat dikendalikan dengan baik berkat masih adanya kepercayaan masyarakat yang kuat terhadap pemerintah. Menurutnya, ini menjadi modal yang penting dan harus terus dijaga.

“Karena trust kepada Pemerintah masih kuat, jangan sampai modal penting ini hilang; harus dijaga betul,” pungkasnya.

Baca Juga: DPR RI Segera Bahas Pencabutan Sejumlah Tunjangan Bagi Anggota Dewan

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News