JAKARTA. Pemerintah memangkas anggaran untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) lebih dari 200% tahun ini. Dana yang semula dianggarkan sebesar Rp 9,7 triliun untuk ini dipotong menjadi Rp 3,1 triliun.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan, ada dua faktor yang membuat anggaran di pangkas. Pertama, Bank Tabungan Negara (BTN) tahun ini berhenti menyalurkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan memilih fokus pada penyaluran Subsidi Selisih Bunga (SSB).

"BTN bilang mereka akan fokus ke SSB dan tidak mau double dengan menyalurkan FLPP dulu tahun ini," kata Dirjen Pembiayaan Perumahan Lana Winayanti di Jakarta, Rabu (12/7).

Dengan keluarnya BTN dari penyaluran FLPP ini maka tentu akan mempengaruhi serapannya. Sebab selama ini, bank pelat merah ini merupakan penyalur terbesar untuk Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) dengan fasilitas FLPP.

Sementara anggaran FLPP yang semula dianggarakan Rp 9,7 triliun tersebut rencananya untuk membiayai pembangunan 120.000 unit rumah, yakni 80.000 unit disalurkan oleh BTN dan 40.000 unit disalurkan lewat bank lain.

Lana bilang, kemampuan bank nasional maupun Bank Pembangunan Daerah (BPD) di luar BTN sudah mentok 40.000 unit. Dengan kemampuan tersebut maka pemerintah melihat anggaran lebih baik dipangkas dan dananya dialihkan ke proyek-proyek strategis lain.

Sementara faktor kedua, dari hasil pemetaan yang dilakukan Kementerian PUPR, rata-rata kemampuan pengembang menyediakan rumah subsidi setiap tahun hanya 200.000 unit.

Tahun ini target penyaluran SSB sebesar 239.000 unit dengan anggaran Rp 615 miliar. Menurut Lana, dana SSB ini sudah cair pada Mei lalu.

Dengan tambahan 40.000 unit FLPP maka total penyaluran kredit perumahan bersubsidi tahun ini mencapai 279.000 unit. Padahal semula, pemerintah menargetkan penyaluran kredit perumahan subsidi sebanyak 360.000 unit, yakni sebanyak 240.000 unit SSB dan 120.000 FLPP.

Tahun 2018, Kementerian PUPR akan mengajukan anggaran pembiayaan perumahan Rp 15,54 triliun. Sebesar Rp 11,5 triliun FLPP untuk 120.000 unit rumah, Rp 2,6 triliun SSB untuk 225.00 unit, Rp 1,3 triliun Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) untuk 334.500 unit dan Rp 10 miliar Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasisi Tabungan (BP2BT) untuk 312.000 unit.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Rizki Caturini