KONTAN.CO.ID - Pemerintah mengakui sulit memisahkan anggaran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mendorong pemerataan. Namun, pembangunan infrastruktur diyakini menjadi salah satu upaya untuk mendorong keduanya secara sekaligus. Oleh karena itu, pemerintah meningkatkan anggaran infrastruktur di tahun depan.

Dalam Nota Keuangan Rancangan APBN (RAPBN) 2018, pertumbuhan ekonomi tahun depan ditargetkan sebesar 5,4%, lebih tinggi dari tahun ini. Sementara dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018, pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan turun ke kisaran 9,5%-10%.

Tak hanya itu, pemerintah menargetkan tingkat pengangguran terbuka untuk bisa sampai ke level 5%, dari yang saat ini masih sebesar 5,3%. Indeks pembangunan manusia juga ditargetkan lebih tinggi lagi, sebesar 71,5 dan tingkat ketimpangan ditargetkan turun menjadi 0,38.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengakui, sulit memisahkan antara anggaran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan anggaran untuk pemerataan. Namun menurut Bambang, anggaran infrastruktur akan menjadi investasi pemerintah yang memiliki daya dorong yang tinggi untuk pertumbuhan ekonomi.

Tak hanya itu, pembangunan infrastruktur juga akan menciptakan lapangan pekerjaan. "Dengan demikian maka dampak pertumbuhan ekonomi akan besar, di sisi lain akan menolong pemerataan," kata Bambang, Rabu (16/8) malam.

Dalam RAPBN 2018, anggaran infrastruktur ditetapkan sebesar Rp 409 triliun. Namun jumlah itu hanya naik Rp 7,9 triliun dibanding dalam APBN Perubahan (APBN-P) tahun ini.

Anggaran itu terdiri dari anggaran infrastruktur ekonomi sebesar Rp 395,1 trilun, anggaran infrastruktur sosial Rp 9 triliun, dan anggaran dukungan infrastruktur Rp 4,9 triliun.

"(Anggaran ini dalam bentuk) Dana Alokasi Khusus (DAK) yang sifatnya fisik ke daerah dan dalam bentuk investasi pemerintah. Jadi total ini untuk keseluruhan baik infrastruktur jalan sampai telekomunikasi dan untuk perumahan," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Dalam nota keuangan, target pembangunan infrastruktur tersebut untuk membangun 856 kilometer (km) ruas jalan baru dan 25 km ruas jalan tol, pembangunan jalur kereta api sepanjang 639 km, dan pembangunan bandara baru di 15 lokasi.

Di bidang pangan, anggaran infrastruktur tersebut diarahkan untuk pembangunan jaringan irigasi sepanjang 781 km dan pembangunan bandungan sebanyak 47 unit. Sementara untuk pembangunan perumahan, air minum, dan sanitasi, anggaran itu akan digunakan untuk membangun 7.062 unit rusun, pembangunan dan peningkatan kualitas rumah swadaya untuk 180.000 unit rumah, dan pembangunan sanitasi air limbah untuk 853.000 kk.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengakui, tidak seluruh proyek bisa dibiayai APBN. Oleh karenanya, pemerintah juga mendorong masuknya swasta untuk masuk dalam investasi infrastruktur di Tanah Air.

Menurut Darmin, upaya pemerataan tak selalu berbicara soal uang, melainkan ada hal lain yang bersifat memberdayakan tetapi tidak membutuhkan uang. Misalnya, reformasi agraria melalui penyediaan lahan untuk masyarakat miskin.

"Akan meleset kalau dijelaskan berapa anggaran untuk pemerataan, berapa untuk pertumbuhan," tambah dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia