KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Infrastruktur menjadi prioritas pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) untuk mendorong daya saing Indonesia dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Namun, dorongan peningkatan anggaran infrastruktur terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) semakin menurun.

Peneliti Pusat Penelitian Ekonomi LIPI Latif Adam mengatakan, berdasarkan simulasi yang dilakukan pihaknya, elastisitas anggaran infrastruktur terhadap PDB pada periode tahun 2004-2017 mencapai 0,54%. Artinya, setiap peningkatan anggaran infrastruktur 1%, akan mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 0,53%.

Namun demikian, jika dibedah lagi antara pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), elastisitasnya tidak sebesar itu dan malah menurun. Latif bilang, pada periode pada pemerintahan SBY tahun 2009-2014, anggaran infrastruktur tumbuh 12,3%, sementara pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) 13,5%.

Namun, pada pemerintahan Jokowi yaitu periode 2014-2017, anggaran infrastruktur tumbuh 33,3%, tetapi pertumbuhan PDB-nya hanya 7,3%. "Tetapi harus hati-hati membaca ini," kata Latif di Gedung LIPI, Kamis (14/12).

Dia melanjutkan, penurunan elastisitas peningkatan anggaran infrastruktur tersebut mengindikasikan dua hal. Pertama, penurunan efektvitas peningkatan anggaran infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi. Kedua, pembangunan infrastruktur sebagai barang modal baru baru menjadi stok yang kemudian akan terlihat dampaknya di beberapa tahun ke depan.

Namun, ia melihat penurunan elastisitas yang terjadi saat ini merupakan kombinasi dua indikasi tersebut. Artinya, adanya jeda waktu (time lag) antara pembangunan infrastruktur dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, jika time lag tersebut tidak diabaikan, maka akan mengarah pada penurunan efektivitas.

"Hasil kajian kami, ada geliat ekonomi setelah dua tahun tol Cipali dibangun. Purbalenyi baru tiga tahun terasa manfaatnya," tambah dia.

Latif mengatakan, pemerintah perlu menyeleksi kembali proyek-proyek infrastruktur saat ini. Sebab, jumlah proyek prioritas dan proyek strategis nasional (PSN) puluhan dan ratusan. Tak hanya itu, kategori proyek-proyek tersebut sangat normatif.

Selain itu, banyak proyek bagus yang dibangun pemerintah, tetapi tidak terpakai. Misalnya, salah satu pelabuhan di Kalimantan Tengah yang tidak bisa digunakan karena tidak ada akses ke sana.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia