KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Anggaran infrastruktur tahun depan lebih tinggi dari tahun ini. Dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019, pemerintah menyiapkan bujet untuk membiayai pembangunan infrastruktur mencapai Rp 420,5 triliun atau naik 2,46% dibanding APBN 2018 yang Rp 410,4 triliun.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan, kenaikan anggaran infrastruktur tahun depan lantaran ada pengalihan dana dari berbagai kementerian dan lembaga (K/L). Contoh, dana prasarana pendidikan dan ekonomi lainnya.

Dana prasarana pendidikan, seperti pembangunan gedung sekolah dan universitas, yang seharusnya ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dan Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) dialihkan ke Kementerian PUPR. Begitu juga dengan dana prasarana pasar induk di Kementerian Perdagangan (Kemdag). "Semua totalnya hampir Rp 6,5 triliun," ungkap Basuki ke KONTAN pekan lalu.

Untuk mengalihkan anggaran tersebut, Basuki bilang, Presiden Joko Widodo akan menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres). Jadi, hal-hal yang sifatnya konstruksi dan pembangunan fisik di kementerian lain dikoordinasikan ke Kementerian PUPR.

Dengan begitu, koordinasi antarkementerian dan lembaga makin erat. Di 2018, anggaran infrastruktur pemerintah bisa menghasilkan dampak yang kian terasa.

Untuk tahun depan, Kementerian PUPR akan menyelesaikan proyek-proyek yang sudah berjalan selama empat tahun terakhir. Basuki mengungkapkan, tahun depan sudah tidak ada proyek baru kecuali bendungan. "Di 2019, ada 48 bendungan yang dikerjakan," ungkap dia.

Fokus belanja modal

Kementerian PUPR akan menyelesaikan proyek-proyek yang targetnya rampung pada tahun depan. Misalnya, Jalan TransPapua, Jalan Tol Ruas ManadoBitung, Jalan Tol BalikpapanSamarinda, dan Jalan Tol TransSumatra.

Proyek strategi nasional (PSN) lainnya juga akan jalan terus. Contohnya, Jalan Tol BekasiCawangKampung Melayu, Jalan Tol Bogor Ring Road, dan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Lematang. Lalu, fly over dari dan menuju Terminal Teluk Lamong.

Anggaran infrastruktur tahun depan yang mencapai Rp 420,5 triliun menjadi bujet untuk membiayai pembangunan infrastruktur paling tinggi selama Pemerintahan Joko Widodo.

Dalam pidato kenegaraan di Sidang Paripurna DPR, 16 Agustus lalu, Presiden menuturkan, pemerintah berencana membangun 667 kilometer (km) ruas jalan nasional baru, 905 km jalan tol, 48 unit bendungan, dan 162.000 hektare (ha) jaringan irigasi.

Kendati begitu, pemerintah tetap akan berhati-hati menjaga pembiayaan infrastruktur, agar risiko tetap terjaga.

Tahun depan, Kementerian PUPR juga akan lebih memfokuskan ke belanja modal. "Belanja barang akan dialihkan lebih banyak dan sebanyak mungkin ke belanja modal," imbuh Basuki.

Pengalihan tersebut sejalan dengan imbauan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, yang meminta untuk mengurangi belanja barang dan merelokasi ke belanja prioritas. "Ada sekitar Rp 34,1 triliun dari pagu indikatif awal dari kementerian dan lembaga yang kami lakukan pendisiplinan," kata Sri Mulyani.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie