KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan mendapatkan peningkatan alokasi anggaran pada tahun 2026.

Anggaran kementerian yang dipimpin Menteri Maruarar Sirait (Ara) tersebut melonjak hingga 106,57% menjadi Rp 10,89 triliun, fokus utama akan diarahkan untuk membiayai program perbaikan rumah swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Ara mengatakan, lonjakan anggaran ini akan difokuskan untuk memperluas jangkauan dan kualitas pelayanan kepada rakyat kecil. Ia memaparkan, sepanjang tahun anggaran 2025, realisasi anggaran Kementerian PKP hingga 18 November 2025 telah mencapai Rp 3,66 triliun atau 77,65% dari total pagu efektif Rp 4,72 triliun, dan diproyeksikan menyentuh 97,26% di akhir tahun.

Haji Robert Gandeng Universitas Binawan Buka Jalan Global Bagi Anak Yatim Piatu

Baca Juga: Durian RI Tembus China: Babak Baru Perebutan Tahta Raja Durian Dunia

"Kami bekerja keras agar seluruh program fisik dan kegiatan prioritas bisa selesai tahun ini. Rumah layak adalah fondasi kehidupan keluarga yang kuat dan produktif," ujarnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (19/11/2025).

Capaian realisasi anggaran terbesar pada 2025 datang dari program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program ini mencatat serapan hingga 94,48% atau setara Rp 964,35 miliar, digunakan untuk pembangunan 45.073 unit rumah swadaya, menjadikannya ujung tombak perbaikan kualitas rumah tidak layak huni.

Untuk tahun 2026, dari total anggaran Rp 10,89 triliun, sebesar Rp 8,9 triliun atau 81,69% akan difokuskan penuh untuk program BSPS. Targetnya pun berlipat ganda, yakni mencapai 400.000 unit rumah swadaya di kawasan pesisir, perkotaan, dan perdesaan.

Ara menegaskan, peningkatan anggaran ini merupakan prioritas utama Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak dan terjangkau.

"Tahun depan kami akan fokus pada percepatan pembangunan rumah swadaya. Ini adalah program yang langsung menyentuh rakyat, sesuai arahan Presiden dan harapan DPR," tegasnya.

Selain BSPS, anggaran juga diarahkan untuk pembangunan rumah khusus senilai Rp 242,2 miliar (607 unit) dan rumah susun senilai Rp 382,55 miliar (743 unit), termasuk di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca Juga: Serapan Belanja Sejumlah K/L Masih Seret pada Kuartal IV-2025, Ekonom Soroti Hal Ini

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda meminta Kementerian PKP agar Kementerian mempercepat proses pengadaan barang dan jasa, serta meningkatkan profesionalisme pendamping BSPS.

Selain itu, pihaknya juga meminta Kementerian PKP berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengatasi kendala Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang kerap menghambat akses kredit perumahan bagi MBR.

“Kami mendukung penuh langkah Kementerian PKP untuk memperjuangkan hak rakyat kecil agar mereka lebih mudah memiliki rumah layak huni,” pungkasnya.

Selanjutnya: Ini 7 Film Animasi Garapan Studio Dream Works Untuk Rayakan Hari Anak Sedunia

Menarik Dibaca: Ini 7 Film Animasi Garapan Studio Dream Works Untuk Rayakan Hari Anak Sedunia

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News