JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati tambahan anggaran untuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2015 sebesar Rp 2,57 triliun, lebih rendah dari yang diajukan yakni Rp 10,4 triliun. Alhasil, Kementerian ini harus mengubah rencana prioritas anggarannya. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar mengatakan, turunnya alokasi anggaran tambahan yang didapat kementeriannya akan membuat program kerja yang telah disusun tak bisa berjalan maksimal. Padahal, tahun ini Kementerian Desa dan PDT membuat program percepatan pembangunan di 39.068 desa tertinggal dan 17.268 desa sangat tertinggal di 122 kabupaten tertinggal. Karenanya, "Kami akan segera mengubah rencana untuk program prioritas sesuai dengan anggaran," katanya, kemarin. Marwan masih belum merinci program apa saja yang akan diprioritaskan untuk tahun ini. Yang jelas, selain percepatan pembangunan desa, fokus kerja kementerian in di 2015 ini adalah mengembangkan pembangunan di daerah rawan pangan, daerah perbatasan, daerah rawan bencana dan pasca konflik serta daerah pulau kecil dan pulau terluar.
Anggaran Kementerian Desa ditambah Rp 2,57 triliun
JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati tambahan anggaran untuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2015 sebesar Rp 2,57 triliun, lebih rendah dari yang diajukan yakni Rp 10,4 triliun. Alhasil, Kementerian ini harus mengubah rencana prioritas anggarannya. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar mengatakan, turunnya alokasi anggaran tambahan yang didapat kementeriannya akan membuat program kerja yang telah disusun tak bisa berjalan maksimal. Padahal, tahun ini Kementerian Desa dan PDT membuat program percepatan pembangunan di 39.068 desa tertinggal dan 17.268 desa sangat tertinggal di 122 kabupaten tertinggal. Karenanya, "Kami akan segera mengubah rencana untuk program prioritas sesuai dengan anggaran," katanya, kemarin. Marwan masih belum merinci program apa saja yang akan diprioritaskan untuk tahun ini. Yang jelas, selain percepatan pembangunan desa, fokus kerja kementerian in di 2015 ini adalah mengembangkan pembangunan di daerah rawan pangan, daerah perbatasan, daerah rawan bencana dan pasca konflik serta daerah pulau kecil dan pulau terluar.
