KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pagu indikatif anggaran kementerian atau kembaga (K/L) tahun 2019 sebagai bahan perumusan Nota Keuangan RAPBN 2019 disepakati pemerintah dan DPR sebesar Rp 838,6 triliun. Jumlah itu turun tipis Rp 8,8 triliun atau 1,05% dibanding anggaran K/L yang dipatok dalam APBN 2018 sebesar Rp 847,4 triliun.

Lebih rendahnya anggaran K/L tersebut, lantaran efisiensi yang akan dilakukan pemerintah di tahun depan, sesuai arahan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara melihat, postur anggaran pemerintah tahun depan akan diarahkan pada sifatnya populis. Yaitu, yang memprioritaskan subsidi energi yang mencakup bahan bakar minyak (BBM) dan listrik hingga akhir 2019.

"Kemudian, anggaran tahun depan akan diarahkan ke bansos, juga dana desa. Itu kelihatannya akan mengalami kenaikan," kata Bhima kepada KONTAN, Rabu (4/7).

Makanya, Bhima juga memperkirakan, anggaran infrastrukur akan sedikit direm dan beberapa Proyek Strategis Nasional (PSN) akan kembali di evaluasi agar lebih rasional. Tahun ini saja, PSN berkurang dari 245 proyek menjadi 225 proyek setelah dievaluasi pemerintah.

"Meski dimarahi lembaga rating kenapa kembali lagi ke subsidi, tetapi itu konsekuensi politis," tambahnya.

Meski demikian, meski alokasi bantuan sosial serta dana transfer ke daerah dan dana desa meningkat Bhima memperkirakan konsumsi rumah tangga belum akan terdorong signfikan, sebagaimana yang terjadi pada tahun ini. Jika demikian, fiskal tahun depan tidak menjadi stimulus bagi ekonomi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Khomarul Hidayat