KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tahun 2023, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berfokus pada peningkatan kualitas layanan kesehatan. Hal ini tercermin dalam fokus Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun 2023.

“Yang terjadi di Kemenkes adalah prioritas kita sudah bergeser yang tadinya ke penanganan pandemi, sekarang kembali untuk fokus ke meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat,” ujar Menteri Kesehatan Budi G. Sadikin, Jumat (2/12).

Anggaran Kementerian Kesehatan terbagi menjadi enam prioritas yang sejalan dengan transformasi kesehatan yang sedang diusung oleh Kementerian Kesehatan.

Prioritas pertama pada program yang sifatnya promotif preventif seperti revitalisasi puskesmas, posyandu. Salah satu prioritas Kemenkes yaitu menjaga agar masyarakat kita tetap sehat bukan mengobati orang sakit, lanjut Menkes.

Baca Juga: Salah Satu Fokus APBN 2023, Jokowi: Membangun IKN

Prioritas kedua, melalui restrukturisasi dari rumah sakit di seluruh Indonesia dengan bersinergi dengan pemerintah daerah, dan Institusi lain yang memiliki pelayanan rumah sakit seperti TNI dan Polri.

“Khususnya ke penyakit yang burden of disease yang menyebabkan kematian dan biaya paling tinggi, yaitu jantung stroke, dan kanker.” ujar Menkes.

Prioritas ketiga membangun sistem ketahanan kesehatan dengan bekerjasama dengan kementerian perindustrian untuk membangun industri kesehatan. Tujuannya mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, terutama dalam bersiap menghadapi pandemi.

Prioritas keempat melalui pengembangan kecukupan sumber daya manusia kesehatan, termasuk bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama untuk memastikan tenaga kesehatan khususnya dokter, dan dokter spesialis cukup. Salah satunya melalui program pemberian beasiswa pendidikan kedokteran yang lebih banyak.

Prioritas kelima dengan memperbaiki sistem pembiayaan kesehatan untuk menjamin pembiayaan kesehatan yang tersedia, cukup, berkelanjutan, dan dengan alokasi yang adil, termasuk juga Pembiayan PBI JKN.

Prioritas keenam lanjut Menkes, dengan menjadikan program kesehatan masa depan berbasis bioteknologi, informasi teknologi, artificial intelligence, dan semua teknologi kesehatan baru.

Baca Juga: Sri Mulyani Beberkan Tantangan untuk Capai Pertumbuhan Lebih dari 5% di 2023

Menkes menuturkan dalam tiga tahun terakhir, secara nominal anggaran Kementerian Kesehatan turun. Meski turun, anggaran tidak mengurangi esensi dan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Hal ini merupakan cerminan anggaran tepat guna.

“Kita lakukan integrasi dengan kementerian/lembaga lain. Contohnya posyandu, kita duduk dengan Kemendagri dan Kemendes, agar revitalisasi posyandu khususnya untuk memberikan layanan kesehatan ke masyarakat tidak semuanya anggarannya dari kita, tapi diintegrasikan dengan anggaran kementerian desa, dalam negeri dalam bentuk APBD, APBS,” jelas Menkes.

APBN Kementerian Kesehatan tahun 2023 mencapai Rp85,5 triliun dari Rp. 178,7 Triliun total anggaran kesehatan, atau sebesar 47,8%. Di dalamnya termasuk anggaran untuk pembayaran iuran JKN bagi 96,8 juta jiwa peserta PBI sebesar Rp 46,5 triliun.

Baca Juga: Sri Mulyani: Pemerintah Jaga Defisit APBN 2023 di Bawah 3%

Rincian anggaran Kesehatan dimaksud meliputi:

1. Rp 5,9 triliun (7,0%) untuk Transformasi Layanan Primer
2. Rp 18,4 triliun (21,5%) untuk Transformasi Layanan Rujukan
3. Rp 1,4 triliun (1,6%) untuk Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan
4. Rp 46,6 triliun (54,5%) untuk Transformasi Pembiayaan Kesehatan
5. Rp 3,8 triliun (4,4%) untuk Transformasi SDM Kesehatan
6. Rp 0,5 triliun (0,5%) untuk Transformasi Teknologi Kesehatan
7. Rp 8,9 triliun (10,4%) untuk kegiatan rutin dan dukungan manajemen.

Kementerian Kesehatan juga berperan dalam menentukan pemanfaatan Dana Transfer ke Daerah (TKD) Bidang Kesehatan Tahun 2023 sesuai transformasi kesehatan, dengan total anggaran Rp 51,7 triliun, untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, DAK Nonfisik, dan Specific Grant Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan.

DAK Fisik sebesar Rp 12,9 triliun dialokasikan untuk pembangunan, rehabilitasi, dan pemenuhan alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan. Sementara DAK Non Fisik sebesar Rp 12,7 triliun dialokasikan untuk biaya operasional puskesmas, pemenuhan obat esensial dan Bahan Medis Habis Pakai serta peningkatan kinerja tenaga kesehatan dan kader. Sebanyak Rp 26 triliun dialokasikan untuk spesific grant Dana Alokasi Umum yang diarahkan untuk prioritas pemenuhan layanan primer dan rujukan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Wahyu T.Rahmawati