KONTAN.CO.ID JAKARTA. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memperoleh tambahan anggaran sebesar Rp 2,218 triliun pada 2026 untuk pembangunan 7.952 unit hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dengan tambahan tersebut, pagu anggaran kementerian meningkat dari Rp 10,308 triliun menjadi Rp 12,527 triliun. Sekretaris Jenderal Kementerian PKP, Didyk Choiroel, mengatakan tambahan anggaran tersebut berasal dari Kementerian Keuangan dan akan meningkatkan target penanganan perumahan Kementerian PKP menjadi 414.212 unit pada tahun ini. "Tambahan anggaran belanja dari Kementerian Keuangan sebesar Rp 2,218 triliun digunakan untuk pembangunan 7.952 unit rumah khusus huntap pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat," ujar Didyk di Kantor Kementerian PKP, Rabu (1/7/2026).
Menurut Didyk, tambahan anggaran tersebut membuat porsi belanja fisik Kementerian PKP meningkat menjadi 92,67% dari total anggaran, sedangkan dukungan manajemen menjadi 7,33%.
Baca Juga: Kementerian PKP dan BP BUMN Siapkan Aset BUMN untuk Hunian Masyarakat Meski begitu, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tetap menjadi porsi terbesar dengan anggaran Rp 8,57 triliun untuk target 400.000 unit rumah. Hingga akhir Juni 2026, realisasi belanja program reguler Kementerian PKP mencapai Rp 2,604 triliun atau 25,27% dari pagu awal Rp 10,308 triliun. Rinciannya, realisasi belanja pegawai mencapai 55,61%, belanja barang 22,49%, dan belanja modal 49,25%. Untuk masing-masing program, realisasi anggaran BSPS telah mencapai Rp 1,9 triliun atau 22,25% dari target. Sementara pembangunan rumah susun terealisasi Rp 151 miliar atau 40,61%, sedangkan pembangunan rumah khusus mencapai Rp 23,4 miliar atau 11,73%. Adapun program kawasan permukiman, sanitasi, serta prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) masih berada pada tahap persiapan lelang. Didyk menilai, realisasi anggaran masih berada di jalur yang ditetapkan pemerintah. Hingga akhir Juni 2026, target penyerapan anggaran sebesar 26,81%, sedangkan realisasinya mencapai 25,27%, sehingga deviasinya kurang dari satu persen. "Target memang dibuat lebih optimistis. Deviasinya tidak sampai 1 persen. Kami berharap pada Agustus nanti realisasi bisa menyamai bahkan melampaui target," katanya. Sementara itu, Staf Ahli Bidang Pertanahan, Keterpaduan Pembangunan, dan Tata Ruang Kementerian PKP, Teddy Paul H. Siagian, memastikan kesiapan lahan untuk mendukung pembangunan seluruh target 7.952 unit huntap tersebut. Menurut Teddy, hingga April 2026 tim kementerian telah memverifikasi lahan yang mampu menampung 8.124 unit rumah di tiga provinsi. Seluruh lahan telah berstatus
green and clear, baik dari sisi legalitas maupun aspek mitigasi geologi sehingga siap memasuki tahap pembangunan. Baca Juga: Percepat Program Perumahan Rakyat, Menteri PKP Siapkan 10 Kota Baru Ia menjelaskan, pembangunan huntap di Aceh akan mencakup 2.220 unit yang tersebar di Kabupaten Pidie Jaya, Pidie, Aceh Utara, Gayo Lues, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, dan Kota Lhokseumawe. Sementara di Sumatera Barat pembangunan dilakukan di Kabupaten Agam, Tanah Datar, Lima Puluh Kota, Padang Pariaman, Pesisir Selatan, serta Kota Padang. Sisanya akan dibangun di wilayah terdampak di Sumatera Utara. Selain melalui pendanaan APBN, pemerintah juga mengoptimalkan pembangunan huntap melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Program tersebut menargetkan pembangunan 2.600 unit rumah yang terdiri dari 1.000 unit di Aceh, 1.100 unit di Sumatera Utara, dan 500 unit di Sumatera Barat.
Hingga akhir Juni 2026, pembangunan melalui skema CSR telah menyelesaikan 926 unit rumah. Adapun 1.674 unit sisanya ditargetkan rampung secara bertahap hingga Oktober 2026. Untuk mempercepat pelaksanaan proyek, seluruh paket pengawasan konstruksi dan lelang fisik pembangunan huntap dijadwalkan mulai tayang di Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) pada 9 Juli 2026.
Baca Juga: Kementerian PKP Tambah Kuota Bedah Rumah di Kaltim hingga 3.000 Rumah Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
